SuaraSulsel.id - Warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Konsel Bersatu datang ke kantor Bupati Konawe Selatan. Dengan berpakaian hitam, massa mempertanyakan larangan menggelar adat istiadat suku Tolaki, yaitu Tarian Lulo.
Massa berorasi kemudian masuk berdialog. Bersama Asisten I Sahrin Saudale didampingi Kasatgas COVID-19 Nurlita Jaya, Kapolres Konsel AKBP Erwin Pratomo, dan Ketua LAT Konsel Sawal Silondae.
Mengutip telisik.id -- jaringan Suara.com, Koordinator aksi, Purnomo mengatakan, aturan pelarangan yang dikeluarkan Pemda Konawe Selatan, membuat masyarakat Tolaki tidak dapat berekspresi dalam berbudaya.
“Sadar atau tidak sadar selama dua tahun ini kita telah melahirkan generasi pemuda yang tidak terlalu mengenal budaya dan adat istiadatnya,“ kata Purnomo.
Baca Juga:3 Orang Jadi Tersangka Pemalsuan Dokumen Kenaikan Pangkat 53 Guru ASN
Dia membandingkan aturan pelarangan tersebut dengan berbagai kegiatan yang mengundang banyak massa. Mengapa ada aktivitas yang masih diperbolehkan, misalnya hajatan pernikahan dan rapat-rapat organisasi massa.
“Pengetatan aturan ini tak jelas. Ada kecamatan yang dilarang tapi ada pula yang boleh. Di mana kalaupun tari lulo itu tetap digelar dalam suatu acara, biasanya langsung didatangi aparat untuk dihentikan dan dibubarkan,“ kesal dia.
Perwakilan massa lain, Muh Aspul dan Tunggajaya, saat dialog mempertanyakan aturan tingkat level pandemi yang terjadi di Konawe Selatan sering berubah-ubah.
Keduanya meminta untuk memvalidasi data Covid. Apakah benar atau tidak jumlah yang menjadi indikator untuk menentukan tingkat level pandemi suatu daerah.
“Lulo ini merupakan juga ajang silaturahmi, dan baik buat kesehatan. Karena dapat mengeluarkan keringat, “ kata Tunggajaya.
Baca Juga:Jelang Larangan Mudik, Penumpang Kapal Ferry di Konawe Selatan Membludak
Massa berharap ada evaluasi dari aturan yang telah dikeluarkan, di antaranya evaluasi protap dan waktu penyelenggaraan kegiatan.
- 1
- 2
