SuaraSulsel.id - Kelanjutan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap dua anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan memasuki babak baru. Terbaru, terduga pelaku yakni S melaporkan balik ibu korban yang merupakan mantan istrinya sendiri.
Terduga pelaku kini malah melapor ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Atas hal ini, Lembaga Perlindungan Saski dan Korban (LPSK) menyebut apa yang dilakukan oleh terduga pelaku merupakan upaya pembungkaman dan kriminilasi.
"Sudah pasti, maksudnya tujuan begitu (Membungkam dan mengkriminalisasi). Karena kan ini si suami ini menggembar gemborkan istrinya dendam karena mau diceraikan gitu loh," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo saat dihubungi Suara.com, Jumat (15/10/2021).
Menurut Hasto, apa yang dilakukan terduga pelaku ini tidak tepat, mengingat proses hukum yang masih berjalan. Apalagi, merujuk pada Undang- Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2016 Perlindungan Saksi dan Korban.
Pada pasal 10 ayat 1 dan 2 disebutkan, “(1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik,’
‘(2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.’
Karenanya LPSK meminta kepolisian lebih mengutamakan kasus dugaan kekerasan seksual yang saat ini tengah berproses.
"Sekali lagi aparat penegak hukum harus mengutamakan kasus yang utamanya dulu," tegas Hasto.
