SuaraSulsel.id - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) DPD Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) menyambut positif. Sinyal pembukaan umrah dari Pemerintah Arab Saudi.
"Calon jemaah Indonesia akhirnya bisa kembali melakukan umrah dalam waktu dekat, dan kami menyambut positif setelah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi menandatangani nota diplomatik pekan lalu," kata Sekretaris Koperasi Jasa Amphuri Sulampua Unit bisnis, Mawardha Dj di Makassar, Rabu 13 Oktober 2021.
Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi pada 8 Oktober 2021 telah menandatangani komitmen membuka pintu bagi jamaah asal Indonesia untuk masuk ke negara tersebut.
Mawardha mengatakan, pihaknya menyambut gembira atas keputusan tersebut, pasalnya sudah dua tahun terakhir pelaksanaan umrah bagi calon jamaah Indonesia ditiadakan karena alasan pandemi COVID-19.
Baca Juga:Mantap! Ada Kelas Pelajaran Bahasa Indonesia di Senegal
"Amphuri telah siap dan terus menjalin komunikasi dengan kementrian agama untuk teknis pelaksanaan ibadah umroh 2021," katanya kepada Antara.
Sementara itu dalam nota diplomatik Kedutaan Besar Kerajaan Arab saudi disebutkan bahwa jamaah asal Indonesia wajib melakukan karantina selama lima hari jika tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan.
Kebijakan ini ditetapkan setelah Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta menyebutkan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah Indonesia.
Berdasarkan keputusan terakhir, Saudi kini telah mengakui vaksin COVID-19 produksi China, Sinovac dan Sinopharm, sementara sebelumnya, Saudi hanya mengakui empat vaksin corona yakni Pfizer, AstraZeneca, Modern dan Jhonson and Jhonson.
Namun, Saudi mewajibkan pengunjung disuntik vaksin booster dari 4 jenis vaksin yakni Pfizer, AstraZeneca, Moderna dan Jhonson and Jhonson.
Baca Juga:Ramai Rumakiek Salah Satu Pilihan Terbaik Shin Tae-yong
Pemberangkatan Jemaah Haji
Sekjen Kementerian Agama Nizar optimistis akan ada pemberangkatan jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan tahun 1443 H atau 2022 Masehi. Untuk itu, Nizar meminta tim manajemen krisis untuk kembali mempersiapkan skenario pemberangkatan.
"Tahun ketiga pandemi, saya optimis Indonesia akan memberangkatkan jemaah haji. Skema pemberangkatan dan mitigasi penyelenggaraannya harus kembali disiapkan tim manajemen krisis" terang Nizar saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Perjalanan Ibadah Umrah 1443 H di Jakarta, Rabu (13/10/2021).
Rapat digelar secara hybrid, daring dan luring. Hadir di kantor Kementerian Agama, Sekjen Kemenag Nizar, Staf Khusus Menag bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan, serta Moderasi Beragama, Isfah Abidal Aziz, Staf Khusus Menag bidang Hukum Abdul Qodir, Sesditjen PHU Ramadhan Harisman, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sihdu Jaja Jaelani, serta Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Budi Sylvana.
Terhubung secara daring, Direktur Timur Tengah Kemenlu Bagus Hendraning Kobarsyih, Direktur Angkutan Udara Kemenhub Kristi Endah Murni, Konsul Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono beserta jajarannya, serta sejumlah anggota tim manajemen krisis.
"Saya malah berharap di tahun ketiga ini, haji bisa diselenggarakan dalam kuota normal, 100%," sambungnya.
