- Kedatangan awal jung Tiongkok di Makassar pada masa lalu membawa komoditas dan jejak peradaban, kemudian komunitas Tionghoa dominan berdagang abad ke-17 dan ke-18.
- Komunitas Tionghoa berperan penting dalam ekonomi Makassar, memanfaatkan peran sebagai pemungut pajak kolonial dan membangun kemitraan ekonomi dengan Eropa.
- Setelah merdeka, komunitas terbagi dua (Totok dan Peranakan) dan kini menghadapi kehidupan yang lebih terbuka dengan partisipasi luas dalam berbagai sektor.
SuaraSulsel.id - Riuh rendah pelabuhan Makassar hari ini menyimpan jejak sejarah panjang.
Jauh sebelum gedung-gedung modern berdiri dan pusat perdagangan tumbuh pesat, jung-jung kayu dari Tiongkok telah lebih dulu berlabuh di pesisir kota ini.
Mereka datang membawa sutra, keramik, teh, tembakau, dan berbagai peralatan logam. Namun yang tertinggal bukan hanya barang dagangan, melainkan juga jejak peradaban.
Migrasi orang Tionghoa ke Nusantara berlangsung melalui jalur selatan, dengan tujuan yang berubah dari masa ke masa.
Baca Juga:Imigrasi Makassar Ubah Jam Layanan Selama Ramadan 1447 H, Cek Jadwal Barunya Sekarang!
Pada awalnya, kedatangan mereka terkait misi kebudayaan dan eksplorasi. Seiring waktu, motif perdagangan menjadi semakin dominan.
Di berbagai wilayah, termasuk Makassar, komunitas Tionghoa perantauan pun terbentuk dengan kecenderungan kuat mempertahankan tradisi, kepercayaan, dan budaya leluhur mereka.
Dalam catatan sejarah, geliat perdagangan semakin terasa pada abad ke-17 dan ke-18 ketika wilayah ini berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda.
Aktivitas ekonomi berkembang, baik secara tradisional maupun modern.
Pedagang Tionghoa mulai menempati posisi penting dalam sektor perdagangan, industri, pertanian, hingga kerajinan.
Baca Juga:PSM Makassar Angkat Bicara Soal Laporan Penganiayaan Ricky Pratama
Bahkan, pemerintah kolonial memanfaatkan mereka sebagai pemungut pajak yang turut mengangkat posisi sosial sebagian komunitas ini dari buruh kasar menjadi kelompok terdidik dan berpengaruh.
Makassar sendiri meski pada awal abad ke-19 belum tergolong pelabuhan utama, memiliki keunggulan strategis. Letaknya terlindungi dari badai dan berada di jalur perdagangan penting.
Pedagang Melayu, Portugis, Jawa, dan Tionghoa singgah setelah melakukan transaksi di berbagai wilayah Nusantara.
Jung-jung (kapal) dari Tiongkok datang satu hingga tiga kapal sekaligus, memadati pelabuhan dengan komoditas bernilai tinggi.
Memasuki akhir abad ke-19, pedagang Tionghoa mulai membangun kemitraan dengan pengusaha Eropa. Seperti halnya di Batavia, Surabaya, Padang, dan Medan, mereka ikut ambil bagian dalam modernisasi ekonomi.
Pada paruh pertama abad ke-20, ketika pemerintah kolonial mengembangkan sektor pertanian di Sulawesi Selatan, Makassar ikut tumbuh sebagai pusat ekonomi.
Gudang-gudang dan kantor milik pengusaha Tionghoa berdiri di pusat kota. Komoditas utama yang diperdagangkan meliputi kopra, kopi, rotan, damar, pala, kulit, mutiara, minyak kayu putih, hingga ikan asin dari Selayar.
Dalam praktik perdagangan, mereka kerap memberikan modal lebih dulu kepada pengumpul lokal untuk mendapatkan teripang dan hasil bumi lainnya.
Pola patron-klien ini menciptakan jaringan ekonomi yang saling bergantung antara pedagang Tionghoa dan masyarakat pribumi.
Pada 1930-an, sebagian besar bekas kuli Tionghoa beralih menjadi pedagang kecil atau pengusaha industri rumahan.
Mereka mendominasi perdagangan eceran, terutama di pusat-pusat niaga seperti Pasar Butung dan Pasar Sentral.
Namun, perjalanan komunitas ini tidak selalu mulus. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, kedudukan warga Tionghoa secara hukum setara dengan warga lainnya.
Pada 1946-1948, jumlah warga Tionghoa di Makassar diperkirakan mencapai 25.000 jiwa, dengan sekitar 60 persen merupakan Tionghoa peranakan.
Komunitas ini terbagi dalam dua kelompok besar. Totok—mereka yang lahir di Tiongkok dan menetap di Indonesia—serta peranakan, yang telah berbaur dan menikah dengan penduduk lokal.
Tionghoa peranakan banyak berkiprah di berbagai bidang. Dari usaha kecil dan menengah hingga profesi seperti guru sekolah Katolik, dosen, dokter, dan tenaga kesehatan.
Sementara Tionghoa totok umumnya lebih fokus pada usaha mandiri dan perdagangan.
Pada masa Orde Lama, pemerintah memberi ruang usaha yang relatif terbuka. Toko-toko Tionghoa tumbuh berderet di sepanjang ruas jalan kota.
Ragam usaha mereka meluas. Penggergajian kayu, pabrik sabun, pertukangan, dealer kendaraan, ekspor-impor, hotel, restoran, hingga perbankan.
Namun, sejarah juga mencatat periode sulit, terutama antara 1965 hingga 1997, ketika stigma dan tekanan sosial sempat membayangi kehidupan warga Tionghoa.
Banyak yang memilih menutup diri demi keamanan.
Kini, kondisinya jauh berbeda. Berdasarkan catatan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), jumlah warga Tionghoa di Makassar diperkirakan mencapai 30.000 hingga 40.000 jiwa, dengan konsentrasi tinggi di kawasan seperti Kelurahan Butung.
Sekretaris Yayasan Sosial Sapta Mulia dari Yayasan Thoeng Abadi Makassar, Hasdy menuturkan, kedatangan masyarakat Tionghoa di Sulawesi Selatan telah berlangsung sejak abad ke-14 dan ke-15.
Mereka awalnya menetap di kawasan pesisir, berdagang, dan membangun relasi ekonomi dengan masyarakat setempat.
"Seiring waktu masyarakat Tionghoa tidak hanya berdagang, tetapi juga berperan dalam pembangunan kota," ujarnya, Rabu, 18 Februari 2026.
Interaksi sosial pun terus berkembang. Peran kapitan Tionghoa pada masa lampau menjadi jembatan antara komunitas dan pemerintah.
Hubungan dengan etnis lokal, seperti Bugis dan Makassar diperkuat melalui penggunaan bahasa daerah dan interaksi sehari-hari.
Ia berharap, generasi sekarang dapat terus menjaga nilai toleransi dan kebersamaan yang telah dibangun.
Miguel, anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sulsel dari etnis Tionghoa menilai kehidupan masyarakat kini lebih terbuka.
Partisipasi warga Tionghoa juga meluas ke berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan pendidikan.
"Partisipasi ini menunjukkan adanya kemajuan dalam proses pembauran dan penerimaan lintas budaya," ucapnya.
Miguel menggambarkan, pada masa lalu masyarakat Tionghoa hidup dengan berbagai keterbatasan, termasuk adanya stigma sosial dan diskriminasi.
Hal itu tidak terlepas dari sejarah panjang, di mana etnis Tionghoa pernah mengalami tekanan sosial dan konflik, terutama pada periode tertentu seperti 1965 hingga 1997 yang memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi mereka.
Miguel menjelaskan, di era tersebut, banyak masyarakat Tionghoa cenderung menutup diri demi menjaga keamanan.
Selain itu, kebijakan dan kondisi sosial saat itu membuat mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang terkadang belum sepenuhnya menerima keberagaman.
"Keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan yang menjadikan Sulawesi Selatan sebagai daerah yang kaya budaya dan harmonis, di mana setiap etnis memiliki peran dalam membangun masa depan bersama," ucapnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
