SuaraSulsel.id - Pemberian kuota gratis bagi 3000 UMKM di wilayah Sulawesi Selatan batal diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Sulawesi Selatan. Sebelumya, upaya tersebut rencananya diberikan sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi.
"Programnya tidak jadi karena refocusing, jadi anggarannya ditarik semua, jadi kita batal siapkan kuota bagi UMKM," ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel Malik Faisal di Makassar, Jumat (8/10/2021).
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp400 juta untuk mendorong digitalisasi UMKM memasarkan berbagai produknya secara online atau daring pada pelaksanaan Program Kuota Gratis bagi UKM.
Namun kuota gratis berisi 28 GB itu rencananya segera diberikan kepada UMKM guna memudahkan mereka melakukan transaksi jual beli secara online dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandem itu tak jadi disalurkan.
"Anggarannya direfocusing, jadi bagaimana kita bisa laksanakan programnya kalau tidak ada uangnya. Ini bagian dari pemulihan ekonomi, salah satunya pengadaan kuota gratis itu, tetapi ada beberapa program yang saling berkaitan dan itu tetap jalan," urai Malik.
Menurutnya, semua program saling terkait untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan para pelaku UMKM, seperti fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi merek, pelatihan luring dan daring hingga konseling rumah kemasan.
Pada fasilitasi sertifikat halal secara gratis bagi produk maupun usah UKM, Sulsel menyiapkan 50 kuota bantuan labelisasi halal untuk tahun 2021.
"Ini tentu akan sangat membantu UMKM karena biayanya juga mahal, butuh pembayaran sekitar Rp5 juta untuk ikut dalam kajian sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)," ungkap Malik.
Saat ini, pihak Pemprov Sulsel telah mengajukan sejumlah produk atau usaha UKM kepada MUI usai melakukan akurasi terhadap ratusan UKM yang telah
memasukkan usulannya melalui Dinas Koperasi dan UMKM pada masing-masing daerahnya untuk memperoleh Program Sertifikasi Halal gratis. (ANTARA)
