SuaraSulsel.id - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melaksanakan Kelas Virtual Diskusi Hukum dan Pemilihan Umum. Bertempat di Aula Kantor KPU Sulsel.
Kegiatan yang memasuki Sesi ke-IV ini menghadirkan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai narasumber.
Peserta kegiatan ini adalah Ketua, Anggota KPU, dan Kepala Sub Bagian serta Staf dari 24 KPU Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan. Peserta hadir lewat media zoom meeting teleconfrence.
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Faisal Amir melaporkan hasil pelaksanaan Pilkada 2020 di Sulawesi Selatan kepada Ketua Komisi II DPR RI.
Baca Juga:Terbukti Ampuh, Permintaan Plasma Konvalesen di Sulsel Meningkat
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang digelar pada tahun 2020 di 12 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Aelatan berjalan lancar dan aman. Hal ini terwujud karena sinergitas dan dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020.
"Partisipasi pemilih juga meningkat di Sulawesi Selatan. Padahal pelaksanaan Pilkada tahun 2020 kita melaksanakan di tengah mewabahnya pandemi Covid-19. Selain itu, kami juga sampaikan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan sangat terbuka ke semua pihak untuk bersama sama meningkatkan kualitas Pilkada di Sulawesi Selatan," ungkap faisal.
Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan Divisi Hukum dan Pengawasan Upi Hastati dalam sambutannya sangat mengapresiasi kehadiran Ketua Komisi II DPR RI di KPU Sulsel.
"Kami sangat senang Bapak bisa hadir langsung di KPU sulsel, ini adalah kado istimewa buat kami. Karena bapak ketua sudah meluangkan waktu," ungkap Upi.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan Kelas Virtual Diskusi Hukum dan Pemilu menjadi hal penting.
Baca Juga:Satgas Covid-19 Sulsel : Banyak Warga Positif Tetap Beraktivitas di Luar Rumah
"Apa yang diinisiasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadi sesuatu yang penting. Ada satu aktivitas diluar aktivitas kepemiluan. Secara langsung ini adalah kelas virtual oleh Divisi Hukum dan Kepemiluan yang senantiasa membuat KPU seluruh Indonesia tidak terlena dan tidak lupa. Apalagi Pemilu tahun 2024 ini adalah pemilu yang membutuhkan energi yang luar biasa besar," ungkap Bang Doli, sapaannya.
Bang Doli menitipkan pertumbuhan demokrasi melalui Pemilu. Tanggung jawab besarnya salah satunya ada di KPU.
"Jadi marilah kita terus meningkatkan kapasitas dan kualitas kita. Baik secara individu maupun institusi. Sehingga peningkatan kualitas institusi dan individu kita memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan demokrasi," katanya.
