Karena itu, dia menegaskan jika dalam kejadian tersebut terdapat unsur pelanggaran etika maka harus diberikan sanksi.
"Kalau ada unsur pelanggaran etika, saya kira itu bisa direkomendasikan untuk dilakukan sanksi," tegas Musaddaq.
Menurut Musaddaq, semua rangkaian agenda kegiatan rapat di DPRD Sulsel telah terjadwal dengan rapi berdasarkan keputusan Badan Musyawarah. Sebab itu, jika ada sesuatu yang ingin dibahas di luar dari agenda yang telah ditetapkan tersebut maka lebih dahulu harus dikomunikasikan.
Semua ini harus dilakukan untuk menghargai penyusunan jadwal yang telah disepakati di Badan Musyawarah, hingga menjadi ketetapan di DPRD Sulsel.
Baca Juga:Video Anggota DPRD Sulsel Ketakutan Saat Mau Disuntik Vaksin Covid-19
"Jadi hal-hal yang tidak teragendakan di dalam badan musyawarah saya kira memang itu tidak etis kalau dipaksakan. Makanya di setiap rapat, DPRD diundang untuk rapat melalui persuratan. Dan dalam persuratan itu jelas bahwa kita akan membahas soal ini dan ini," kata dia.
"Saya kira apa pun yang menjadi keputusan di badan musyawarah untuk dibahas itu tidak ada masalah. Yang jadi soal itu kalau tidak masuk di agenda kemudian itu disusupkan masuk. Sehingga kalau mau menjadikan agenda tambahan, ya tentu harus melalui penyampaian kepada badan musyawarah. Begitu mekanismenya," tambah Musaddaq.
Musaddaq mengaku tidak mengetahui apakah di balik peristiwa cekcok dua Anggota DPRD Sulsel tersebut terdapat kepentingan lain.
Tetapi, kata dia, jika cekcok itu terjadi hanya disebabkan dengan sesuatu hal yang tidak berkaitan subtansial dengan kepentingan rakyat, maka sangat mencederai institusi DPRD Sulsel sebagai lembaga terhormat.
"Nah, kalau persoalan itu kemudian mau saling jotos, saya kira itu mencederai institusi DPRD sebagai lembaga terhormat. Teman-teman di DPRD mesti harus rasional dan mengedepankan etika dalam musyawarah, sehingga publik bisa menilai dan melihat. Apalagi dengan hal-hal yang tidak subtansial dengan kepentingan rakyat," papar Musaddaq.
Baca Juga:Ujaran Rasis, 2 Politisi Gerindra Akan Diperiksa BK DPRD Batam
"Kalau kepentingan rakyat terus mereka mau saling hantam, ya terserahlah dia. Siapa yang membela rakyat dan siapa yang tidak membela rakyat. Kan di situ poinnya kita. Tapi kalau hal-hal yang tidak subtansial kemudian mau saling hantam, saya kira ini perdebatan yang tidak sehat dan tidak bisa menjadi cermin bagi publik dalam berdemokrasi," sambung Musaddaq.
