SuaraSulsel.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memutus kontrak kerjasama dengan PT Sulsel Citra Indonesia Perserod atau Perseroda Sulsel. Sejumlah aset yang dikelola oleh perusahaan daerah itu disebut nihil setoran.
Hal tersebut bahkan jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Salah satunya adalah pengelolaan insinerator limbah medis.
Perseroda Sulsel diketahui belum menyetor uang bagi hasil atau deviden ke Pemprov Sulsel. Perusahaan yang dipimpin Taufik Fachrudin, ipar Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah itu dicatat BPK masih berhutang hingga Rp 1 miliar.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov Sulsel Hasbih Nur mengaku, Perseroda Sulsel sudah melunasi deviden tersebut. Hanya saja kontraknya diputus.
Baca Juga:BPK Minta Uang Perjalanan Dinas Pejabat Pemprov Sulsel Dikembalikan
DLH, kata Hasbi ingin mengelola insinerator sendiri. Hasilnya pun bisa menjadi pendapatan asli daerah tanpa harus sistem bagi hasil.
"Sudah kami putus. Kita ingin pengelolaan yang lebih maksimal," ujar Hasbi, Rabu, 16 Juni 2021.
Jika dikelola sendiri, maka Pemprov Sulsel bisa menghasilkan sekitar Rp 360 juta dalam sebulan. Itu pun pihaknya mematok dengan harga yang paling murah, Rp 15 ribu per kilo.
Sementara, jika dikelola oleh Perseroda, mereka mematok harga Rp 30 ribu lebih per kilo. Karena masih memakai jasa transporter oleh pihak ketiga.
"Sampah medis rumah sakit saja sekitar 8 ton per hari. Belum lagi dari klinik untuk obat yang kedaluwarsa.
Kita murah, Rp 15 ribu dibanding daerah lain," tutur Hasbi.
Baca Juga:BPK : Harga Sembako Bantuan Covid-19 Pemprov Sulsel Tidak Wajar
Tak hanya insinerator, pengelolaan parkir di rumah sakit milik pemerintah juga dikelola oleh Perseroda. Namun hasilnya buntung.
- 1
- 2
