SuaraSulsel.id - Presiden Jokowi berpandangan bahwa hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) hendaknya tidak serta-merta menjadi dasar. Untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.
Hal ini pun ditanggapi oleh Sekretaris Lakpesdam PBNU Marzuki Wahid sebagai sikap Presiden Jokowi yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK.
Marzuki mengatakan pernyataan Presiden Jokowi tentang status 75 pegawai KPK sudah sangat tegas. Hasil tes tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memecat 75 pegawai KPK.
Apalagi, kata Marzuki, pertanyaan tes tersebut tidak relevan. Karena berkaitan dengan aktivitas keagamaan seseorang seperti bacaan salat.
Baca Juga:Soroti 75 Pegawai KPK Tak Lulus TWK, Saut: Ada Hal-hal yang Disembunyikan
"Kalau Presiden Jokowi sudah berbicara seperti itu, dan sekarang tidak ada tindak lanjut, belum ada perbaikan yang jelas. Maka pertanyaan saya, pimpinan KPK mau ikuti siapa lagi?," ujar Marzuki Wahid dalam diskusi daring, hari Minggu 23 Mei 2021.
Mengutip dari VOA Indonesia, Marzuki juga meragukan tes yang digunakan untuk mengukur pegawai KPK. Ia mengklaim mengenal sebagian dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK.
Menurutnya, mereka merupakan pegawai yang berdedikasi dan memegang kasus-kasus yang penting. Karena itu, ia menduga sedang ada upaya pelemahan terhadap KPK melalui TWK tersebut. Marzuki mendorong Presiden Jokowi agar mengambil tindakan tegas. Jika perintahnya tidak dilakukan Pimpinan KPK.
Komisioner KPK Periode 2015-2019 Saut Situmorang juga mempertanyakan ketidaklulusan 75 pegawai KPK tersebut. Sebab, menurutnya, para pegawai tersebut memiliki kinerja yang baik pada periode sebelumnya.
"Tolong dilihat portofolio satu persatu orang-orang yang tidak lulus itu. Apa sebabnya supaya kita bisa meyakinkan karena ini bicara wawasan kebangsaan karena ini bicara tesnya yang dikaitkan dengan intergritas seeseorang," ujar Saut.
Baca Juga:Novel Baswedan Beberkan Kejanggalan Soal TWK KPK, Karni Ilyas: Over Sekali
Saut juga tidak menginginkan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tersebut dipindahtugaskan ke bagian lain. Ia khawatir pengalihfungsian tugas dengan dalih TWK tersebut akan melemahkan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.
