SuaraSulsel.id - Empat paket proyek tidak tercatat di Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) 2021 dihentikan Pemprov Sulsel.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel Rahman Pina mengatakan, proyek tersebut harus dihentikan. Ada konsekuensi hukum yang terjadi jika dilanjutkan.
Rahman Pina mengaku heran, Pemprov Sulsel tidak meloloskan proyek tersebut di tahun 2021. Padahal, pelaksanaan tendernya sudah ada di tahun 2020.
"Sialnya di 2020 ada, tiba-tiba tidak ada dalam tahun ini. Ini kesalahan Pemprov Sulsel, tapi yang disalahkan pihak ketiga," kata Rahman Pina saat menggelar rapat bersama kontraktor dan perwakilan Pemprov Sulsel di Kantor DPRD Sulsel, Rabu 21 April 2021.
Baca Juga:Proyek Pedestrian Pemprov Sulsel di CPI Bodong, KPK Diminta Telusuri
Empat proyek itu, pertama, Jalan Burung-burung - Benteng Gajah - Carangki - Bantimurung sepanjang 2,5 km dengan anggaran Rp 11, 4 miliar. Paket ini dimenangkan PT Yabes Sarana Mandiri.
Kedua, pengerjaan Jalan Solo - Paneki di Sengkang. Anggarannya Rp 22,9 miliar.
Ketiga, proyek jalan di Kawasan CPI dengan anggaran Rp 26,8 miliar. Dimenangkan PT Tiga Bintang Groyasatana.
Dan keempat, pedestrian di Kawasan CPI senilai Rp 1,4 miliar. Proyek ini dikerjakan CV Sumber Reski Abadi.
Nilai total keseluruhan proyek Rp 62,5 miliar.
Baca Juga:Andi Sudirman Sulaiman Fokus Bangun Infrastruktur Jalan di Sulawesi Selatan
Empat proyek ini ternyata sudah berproses di tahun 2020. Dua proyek ditandatangani kontraknya di tahun yang sama.
