SuaraSulsel.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Kolam Regulasi Nipa-Nipa di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Peresmian ditandai dengan pembukaan pintu air.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi menyebut Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman banyak permintaan infrastruktur. Padahal, sejumlah proyek sudah diresmikan.
"Tadi pak Gubernur masih meminta banyak sekali hal-hal yg kurang di Sulsel. Padahal, tadi pagi baru saja diresmikan Bandara Toraja yang hampir Rp 1 triliun. Ada juga waduk yang diresmikan," ujar Jokowi, Kamis, 18 Maret 2021.
Jokowi menyebut kehadiran kolam regulasi ini sangat bermanfaat. Bisa mengurai genangan banjir yang terjadi di Kota Makassar setiap tahunnya.
Baca Juga:Uang Penjualan Besi Stadion Mattoanging Diduga Masuk Rekening Pribadi
"Ini adalah kolam untuk pengaturan air terutama untuk antisipasi genangan di Makassar. Juga untuk tiga Wilayah, Maros, Makassar dan Gowa, tapi banyak fungsinya di Makassar," sebutnya.
Kolam Regulasi Nipa-Nipa Moncongloe menghabiskan anggaran Rp 320 miliar. Dengan panjang waduk mencapai 3,7 km.
Kolam tersebut bisa menampung 2,74 juta meter kubik. Ini bisa kurangi banjir. Kata Jokowi, sangat berfungsi, meskipun nanti akan dibangun lagi kolam regulasi terutama di DAS Tallo.
"Dan kita harapkan infrastruktur ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, banyak memang yang harus diselesaikan," bebernya.
Jokowi menambahkan Makassar New Port juga bagus sekali. Pembangunannya saat ini sedang digenjot karena menjadi hub kawasan Timur Indonesia.
Baca Juga:Presiden Jokowi : Selamat Pagi Toraja, Malapu Lapu Sia Komi?
"Kita dorong Menhub dan BUMN agar bisa diselesaikan dan beroperasi," katanya.
Andi Sudirman Sulaiman mengatakan warga Sulsel sudah lama menunggu kedatangan Presiden Jokowi.
Peresmian waduk ini akan mereduksi 1000 hektare genangan air di Makassar. Apalagi, setiap tahun perahu karet diturunkan karena banjir.
Kehadiran bandara juga akan menjadi sinyal wisatawan ke Sulsel. Hal tersebut jadi bukti presiden sangat mencintai Toraja.
Sudirman juga melaporkan soal progres MNP, pertumbuhan ekonomi, dan listrik bawa laut. Termasuk soal Delta Lakkang yang bisa dibiayai konektivitasnya oleh pusat.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
