SuaraSulsel.id - Setelah mendapatkan protes dan desakan agar tidak ada izin investasi miras di Indonesia, Presiden Jokowi akhirnya luluh dan mencabut lampiran perpres nomor 10 Tahun 2021.
Dalam lampiran 3 Perpres poin 31, 32, dan 33 yang dicabut tertulis industri minuman keras mengandung alkohol dan industri minuman mengandung alkohol : anggur.
Presiden Jokowi mencabut salah satu lampiran Peraturan Presiden (Perpres) No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tersebut.
Dalam salinan Perpres yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 oleh Jokowi ini juga mengatur soal penanaman modal untuk minuman beralkohol atau miras yang dibolehkan investasinya di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua.
Baca Juga:Alasan Jokowi Cabut Perpres Investasi dan Miras di Bali, NTT dan Papua
Berikut tampilan lampirannya :
![Lampiran izin investasi miras baru di Indonesia yang dicabut Presiden Jokowi, Selasa 2 Maret 2021 / [SuaraSulsel.id / Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/03/02/71246-perpres-izin-investasi-miras.jpg)
Jokowi mengaku mencabut lampiran dalam Perpres tersebut setelah menerima masukan dari ulama, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tokoh masyarakat, dan sejumlah pemerintah daerah.
"Saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut. Terima kasih," kata Jokowi lewat kanal Sekretariat Presiden, Selasa 2 Maret 2021.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU KH Said Aqil Siradj juga tegas menolak kebijakan pemerintah, yang mendaftarkan industri minuman keras dalam daftar investasi.
Merujuk kepada Alquran, Said menegaskan miras lebih banyak menimbulkan banyak bahaya atau mudharat ketimbang kebaikan.
Baca Juga:Ditolak Sana Sini Investasi Miras Dicabut Jokowi
Usai diputuskan dicabut hari ini oleh Jokowi, Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas mengapresiasi keputusan Jokowi tersebut.
Keputusan Jokowi mencabut lampiran Perpres 10/2021 tersebut diambil setelah adanya gelombang protes dari sejumlah pihak, termasuk PBNU. Saking kuatnya desakan, maka Jokowi lantas mencabut kebijakan pemerintah tersebut.
"Presiden Jokowi sangat bijak. Presiden mendengar baik respons masyarakat sehingga mencabut Lampiran Perpres 10/2021 terkait miras," kata Robikin.
