SuaraSulsel.id - Gubernur Sulawesi Selatan melakukan evaluasi terhadap gaji pegawai pemerintah non Aparatur Sipil Negara atau honorer. Ada pengurangan gaji honorer dari tahun-tahun sebelumnya.
Pergub-nya baru ditandatangani Nurdin Abdullah hari ini, Rabu (24/2/2021). Nurdin mengaku perlu ada perbedaan gaji yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan.
"Pasti berubah (gaji). (Sesuai) jenjang pendidikan," kata Nurdin.
Pegawai pemerintah non ASN atau honorer di lingkup Pemprov Sulsel diketahui belum menerima upah sejak bulan Januari. Nurdin menjamin setelah Pergub terbit, gaji akan cair.
Baca Juga:Kuasai Mobil Dinas, 18 Pensiunan Pemprov Sulsel Terancam Pidana
"Bukan masalahnya di pencairan. Mudah-mudahan tadi saya sudah tandatangan Pergub-nya. Beberapa hari ke depan sudah jalan. Tinggal menunggu itu kok," jelasnya.
Ia mengaku aturan penggajian tenaga honorer ini perlu dilakukan. Mereka yang ijazahnya SMA, gajinya tidak boleh sama dengan S1.
"Perlu ada standar penggajian. Ijazah SMA terus S1, S2, S3, itu harus dibuat kriterianya. Masa iya ini cuma ijazah SD SMP, gajinya sama-semua," jelasnya.
Sebelumnya, Nurdin juga bilang akan memangkas tenaga honorer di Pemprov Sulsel. Gajinya sangat membebani APBD.
Dalam setahun saja, Pemprov harus menggelontorkan anggaran sekira Rp 400 miliar untuk menggaji mereka. Belum lagi tugasnya kerap tumpang tindih dengan ASN.
Baca Juga:Pejabat Makassar Mau Pindah Tugas ke Pemprov Sulsel, Ini Kata Nurdin
"Rp 400 miliar dihabiskan tiap tahun untuk honorer. Banyak yang tidak efektif, dan kita habiskan uang untuk itu," kata Nurdin.
- 1
- 2
