SuaraSulsel.id - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengaku tiap hari mendapat telepon dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Karena proyek kereta Api Trans Sulawesi belum selesai.
Apalagi setelah Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febri Calvin Tetelepta memimpin rapat proyek strategis nasional di Sulsel pekan lalu. Febri saat itu marah karena masalah lahan selalu dibahas tiap tahun.
"Pekan lalu Pak Deputi Kepresidenan sempat memimpin rapat kereta api. Jadi Pak Menteri tiap pagi nelpon tanyakan soal kereta api," kata Nurdin di hadapan Anggota DPR RI Komisi V, Senin (15/2/2021).
Nurdin mengaku sebenarnya tidak etis untuk menyalahkan siapa-siapa. Apalagi, kabupaten dan kota saat ini sudah berusaha mengurus pembebasan lahan.
Baca Juga:Perintah Presiden Jokowi : Proyek Kereta Api Sulsel Harus Selesai
"Kita tidak bisa menyalahkan siapa- siapa, kita sudah bekerja keras. Kapolda, BPN, kita udah gerak, termasuk Forkopimda di kabupaten kota," jelasnya.
Nurdin mengatakan pembebasan lahan adalah persoalan klasik. Banyak warga yang enggan tanahnya dibeli karena merasa harga tak sesuai. Padahal, proyek ini untuk kepentingan banyak orang.
"Memang persoalan klasik soal tanah, apalagi masyarakat kita terkendala administrasi," jelasnya.
Nurdin juga mengeluhkan soal kualitas jalan nasional ke komisi V. Ia bilang, setiap tahun, selalu ada alat berat di jalanan yang stand by untuk perbaikan. Hal tersebut menandakan buruknya kualitas jalan nasional di trans Sulawesi.
Setiap tahun pula ada anggaran preservasi jalan. Padahal jika kualitasnya bagus, alokasi tersebut bisa dialihkan untuk yang lain. Pihaknya pun sudah meminta agar Balai Jalan betul-betul memperhatikan kondisi jalan nasional.
Baca Juga:Utusan Presiden Jokowi : Proyek Kereta Api Sulsel Kacau, Tidak Selesai
"Yang harus kita koreksi sekarang ini adalah jalan nasional. Hampir tiap hari alat berat tidak pernah hilang dari jalanan. Apalagi karena masuk musim hujan pasti terbongkar itu (aspal)," bebernya.
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mengaku kereta api Trans Sulawesi memang pekerjaan rumah yang tak kunjung usai. Sejak tahun 2015, persoalannya hanya satu. Masalah lahan.
"Kita tidak bisa salahkan siapa-siapa karena memang ruwet. Persoalannya masih sama, soal lahan," ujar Hamka.
Legislator Golkar itu bahkan mengaku sudah dua kali melakukan kunjungan ke lokasi. Sayang, belum ada progress yang signifikan.
"Belum ada progress yang signifikan. Kami sudah dua kali kunjungan tapi masih begitu- begitu saja," tukasnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
