SuaraSulsel.id - Pemerintah daerah mulai mempersiakan pembelajaran tatap muka tahun depan. Berbagai persiapan sedang dilakukan, termasuk fasilitas protokol kesehatan.
Pemerintah Kota Makassar berencana membentuk Satgas Covid-19 di sekolah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Irwan Bangsawan mengatakan, Satgas ini akan bertugas menunjang pengadaan fasilitas sarana dan prasarana protokol kesehatan jika sekolah tatap muka dibuka.
"Dari hasil kalkulasi dan hitung-hitungan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk mempersiapkan proses belajar tatap muka," kata Irwan, Rabu (16/12/2020).
Baca Juga:Cara Pemkot Makassar Cegah Penularan Covid-19 di Malam Tahun Baru
Operasional belajar tatap muka di sekolah butuh anggaran cukup besar. Seluruh sekolah wajib menyiapkan tempat cuci tangan dan cairan handsanitizer di semua pintu masuk. Belum lagi, semua tenaga pengajar wajib mengikuti swab test secara rutin.
Menurut Irwan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai belum cukup untuk menganggarkan biaya operasional sekolah tatap muka.
"Kalau dana BOS mungkin hanya tiga bulan, sementara pandemi ini kita belum tahu kapan berakhir," tutur dia.
Dinas Pendidikan Kota Makassar memang mendapat jatah paling besar pada pos anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 sebesar Rp 929,01 miliar.
Hanya saja anggaran itu dinilai masih kurang dan butuh tambahan kurang lebih Rp 20 miliar.
Baca Juga:Sekolah Tatap Muka Awal 2021, Pemkot Tangerang Siapkan Aturan Dasar
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Rahmat Mappatoba menambahkan, penambahan anggaran sulit.
Sebab, pemerintah kota bersama anggota dewan telah menyepakati KUA-PPAS RAPBD 2021. Tinggal menunggu pengesahan.
"Tidak bisa penambahan karena sudah penetapan KUA-PPAS," ucap Rahmat.
Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan jika sekolah tatap muka dibuka, maka kesehatan harus diterapkan secara ketat. Sebab dikhawatirkan muncul klaster baru akibat mengabaikan protokol kesehatan.
Sekolah pun diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan.
"Kuncinya itu di protokol kesehatan, dan itu tidak boleh diabaikan," ucap Rudy.
Apalagi kondisi pandemi Covid-19 di Kota Makassar saat ini masih bersifat fluktuatif. Bahkan dianggap rawan kembali ke zona merah jika tidak segera ditekan. Rencana membuka sekolah tatap muka harus melalui pertimbangan matang.
Terlebih lagi anak usia SD-SMP rentan terpapar penyakit. Penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak bagi siswa SD dan SMP berpotensi dilanggar. Padahal kunci menekan penularan terletak pada penerapan protokol kesehatan.
"Kalau anak didik kita bisa kita jamin pakai masker, sebenarnya bisa buka sekolah tatap muka. Tapi kan, anak kecil seperti itu pikirannya hanya main dan itu perilaku anak-anak dan itu sulit kita kontrol," tutur Rudy.
Kata dia, meski kebijakan membuka sekolah tatap muka sudah di tangan pemerintah daerah. Namun pihaknya tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Sebab hingga saat ini masih banyak jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti SMA dan Perguruan Tinggi belum beraktivitas.
"Jadi bertahap, universitas dulu, SMA, SMP, SD lalu TK. Kalau SMP sudah aman baru kita berpikir SD kemudian TK. Jangan langsung sekaligus," papar dia.
Rudy mengatakan ada resiko yang harus ditanggung jika sekolah tatap muka dibuka. Sehingga kesiapan sekolah dan orang tua penting untuk dipertimbangkan.
Sehingga, harus ada opsi yang diberikan kepada orang tua siswa saat sekolah tatap muka dibuka. Apalagi dampak dari pandemi covid masih berlanjut hingga tahun depan. Wajar bila orang tua masih was-was mengikutkan anaknya belajar tatap muka.
"Nah ini kembali lagi ke orang tua, makanya orang tua boleh tidak kasih sekolah luring anaknya. Jadi kita kasih opsi untuk melihat kondisi secara bertahap," ujar dia.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
