SuaraSulsel.id - Anggota KPU Kota Makassar Endang Sari mengatakan, karena masih berada dalam situasi Pandemi Covid-19, maka sesuai regulasi KPU diwajibkan memperhatikan protokol kesehatan.
"Maka ada banyak strategi sosialisasi KPU Makassar yang sebelumnya direncanakan, berubah," kata Endang, Senin (23/11/2020).
KPU tidak lagi bisa mengumpulkan orang dalam jumlah banyak di satu tempat. Sehingga melakukan sosialisasi dengan memaksimalkan rantai sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki KPU Makassar.
Ada 75 orang PPK, 459 orang PPS, dan 16.758 KPPS serta 4.788 Petugas Ketertiban TPS.
Baca Juga:Satpol PP: Panglima Bisa Khilaf, Habib Bisa Khilaf
PPK dan PPS sudah melakukan sosialisasi ke rumah-rumah warga sejak 6 bulan yang lalu. Laporannya diperiksa setiap bulan.
KPPS dan Petugas Ketertiban TPS juga akan melakukan hal serupa nantinya jelang hari pencoblosan, Rabu 9 Desember 2020.
"Kegiatan sosialisasi tatap muka kami turunkan berbasis kelurahan. Dengan harapan bisa langsung menjangkau pemilih di Makassar. Dilakukan setiap hari oleh PPK dan PPS kami," kata Endang.
Program ini akan dilakukan sampai 765 kali kegiatan sosialisasi tatap muka. Dengan target peserta maksimal 50 orang setiap kegiatan. Anggaran kegiatan tersebut KPU turunkan ke penyelenggara Adhoc.
Sosialisasi via media sosial KPU Makassar juga dimaksimalkan. Menggandeng influencer untuk sosialisasi tahapan pemilihan di medsos.
Baca Juga:Cara Satpol PP Makassar Bongkar Baliho HRS: Dilipat Rapi Lalu Antar ke FPI
"Kelas pemilih dan seminar daring kita juga massif lakukan, dan sosialisasi menggunakan media massa baik cetak, elektronik, maupun online pasti akan tetap kami maksimalkan," ungkap Endang.
Sosialisasi yang lain seperti penyebaran alat-alat sosialisasi seperti spanduk, poster, baliho, dan media lain juga telah dilakukan KPU.
"Dan masih akan kami sebarkan," katanya.
![Anggota KPU Makassar Gunawan Mashar meninjau logistik untuk Pilkada Makassar 9 Desember 2020 / [Foto: KPU Makassar]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/11/23/12620-kpu-makassar.jpg)
Tidak Ada TPS Khusus
Anggota KPU Makassar Gunawan Mashar mengatakan, sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang pengadaan TPS berjalan atau TPS Khusus. Untuk memfasilitasi warga yang tidak bisa datang ke lokasi pencoblosan.
"Yang memungkinkan adalah petugas TPS pada saat jam 12 hingga jam 1, mengutus 2 orang Anggota Kpps untuk mengantarkan surat suara bagi pemilih yang sudah terdaftar di DPT, tapi karena sakit yang menyebabkan tidak bisa ke TPS. Pemilih sebelum hari H sudah dilaporkan ke KPPS," ungkap Gunawan.
Gunawan mengaku perlengkapan untuk hari pemilihan sudah berdatangan di Makassar. Seperti bilik suara, kotak suara, segel, tinta, dan surat suara.
"Masker juga sudah datang, besok banyak APD yang datang," katanya.
Khusus untuk surat suara, saat ini sedang dilakukan proses sortir dan lipat di Gedung CCC, Jalan Metro Tanjung Bunga Makasssar.
"Melibatkan sekitar 100 orang relawan. Biaya lipatnya Rp 200 per lembar potong pajak," ungkap Gunawan.
Biaya jasa pelipatan surat suara ini naik jika dibandingkan dengan upah melipat surat suara pada pemilihan presiden.
Saat pemilihan presiden 2019, upah untuk melipat surat suara sebesar Rp 75 per lembar.
Surat suara untuk Pilwali Makassar yang dikirim dari percetakan di Surabaya sebanyak 464 Box. Dengan total 926.771 lembar surat suara.
Sehingga biaya yang harus dikeluarkan KPU Makassar untuk jasa melipat surat suara sekitar Rp 185 juta.
