Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Pembakaran Gedung Kejagung RI, Presiden Jokowi Harus Bersikap

Muhammad Yunus Jum'at, 18 September 2020 | 20:41 WIB

Pembakaran Gedung Kejagung RI, Presiden Jokowi Harus Bersikap
Seorang warga merekam gedung utama Kejaksaan Agung RI yang habis terbakar di Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Minggu (23/8). [Suara.com/Alfian Winanto]

Penyelidikan Polri memastikan bahwa terdapat unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut

SuaraSulsel.id - Nagara Institute mendesak Presiden Jokowi mengambil sikap sangat keras. Pasca pengumuman hasil penyelidikan kebakaran Gedung Kejaksaan Agung RI.

Kesimpulan penyelidikan Polri menemukan fakta, bahwa penyebab kebakaran berasal dari sumber api terbuka dan bukan oleh arus listrik pendek.

Total, Polri memeriksa 131 saksi dan menemukan sebuah jerigen yang menjadi salah satu barang bukti dan cukup untuk menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan.

Kesimpulan penyelidikan Bareskrim Mabes Polri tersebut seakan menjadi pembenaran dari banyak pandangan masyarakat, bahwa kebakaran ini berkaitan erat dengan kasus besar yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Awalnya, Kejaksaan Agung membantah berbagai spekulasi yang bahkan telah berubah menjadi tudingan tersebut.

Namun hasil penyelidikan Polri memastikan bahwa terdapat unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut.

Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal memandang, hasil penyelidikan Bareskrim Mabes Polri telah cukup untuk menjadi dasar.

Bahwa kebakaran kantor pusat Kejaksaan Republik Indonesia yang termasuk dalam obyek vital negara adalah serangan langsung terhadap negara dan kedaulatan RI.

Para pelakunya harus dihukum berat dengan penggunaan pasal Pasal 187 KUHP dan/atau Pasal 188 KUHP. Pasal 187 KUHP dengan ancaman maksimal 12 - 15 tahun penjara jika menimbulkan korban. Dan, atau, Pasal 188 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun bila terjadi kesalahan yang menyebabkan kebakaran.

"Lebih dari itu, jika ternyata peristiwa kebakaran ini merupakan bentuk kesengajaan, hal ini juga merupakan bentuk teror terhadap institusi negara," kata Akbar kepada wartawan, Jumat (18/9/2020).

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait