- Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada April 2026 atas dugaan penistaan agama.
- Laporan diajukan organisasi Pemuda Katolik dan GAMKI terkait ceramah JK di UGM mengenai akar konflik di Indonesia.
- Sekprov Sulawesi Selatan Jufri Rahman menyatakan pernyataan JK merupakan refleksi sejarah konflik Poso dan Ambon masa lalu.
SuaraSulsel.id - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut ceramahnya di Universitas Gadjah Mada pada Maret 2026.
Ceramah tersebut bertajuk “Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar”.
Dalam ceramahnya, JK menyinggung soal akar konflik di Indonesia yang kerap dipicu ketidakadilan, serta bagaimana isu agama kerap menjadi faktor yang memperkeruh situasi.
Namun, pernyataan tersebut menuai polemik.
Sejumlah organisasi, di antaranya Pengurus Pusat Pemuda Katolik dan DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), melaporkan JK ke polisi pada April 2026.
Laporan tersebut teregister di Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/2546/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA dan LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA.
JK dilaporkan dengan sejumlah pasal, termasuk dugaan penistaan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Di UGM, JK menjelaskan bahwa konflik di Indonesia sering kali berakar pada ketidakadilan, yang kemudian berkembang menjadi konflik berlatar agama maupun politik.
Ia mencontohkan sejumlah konflik seperti PRRI, Permesta, DI/TII, hingga konflik Poso dan Ambon.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Ceramah Jusuf Kalla Menistakan Ajaran Kristen?
Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menilai pernyataan JK tidak bisa dipahami secara parsial tanpa melihat konteks sejarah yang melatarbelakanginya.
Jufri mengaku menjadi saksi langsung bagaimana JK berperan dalam upaya perdamaian konflik Poso dan Ambon melalui perundingan Malino I dan Malino II.
"Saya menyaksikan langsung bagaimana Pak JK menengahi konflik itu. Saya ada di sana saat proses Malino berlangsung," ujarnya saat dihubungi, Selasa, 14 April 2026.
Ia menceritakan saat itu dirinya menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol Pemerintah Provinsi Sulsel di era Gubernur Zainal Basri Palaguna. Sementara JK menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
Jufri mengenang proses perdamaian saat itu berlangsung alot dan penuh ketegangan.
Di Hotel Celebes Malino, kelompok yang bertikai ditempatkan secara terpisah. Kelompok "merah" (Kristen) dan "putih" (Muslim).
Berita Terkait
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
Pilihan
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu