- Profesor Farida Patittingi resmi berganti status dari Plh menjadi Plt Rektor UNM terhitung Rabu, 4 Februari 2026.
- Status Plt memberikan kewenangan lebih luas dibanding Plh, memungkinkan pengelolaan anggaran dan kebijakan mendesak.
- Nasib Rektor definitif, Prof Karta Jayadi, belum dipastikan Kementerian meski proses hukumnya dihentikan kepolisian.
SuaraSulsel.id - Profesor Farida Patittingi resmi berganti status dari Pelaksana Harian (Plh) menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Negeri Makassar.
Perubahan status tersebut mulai berlaku pada Rabu, 4 Februari 2026. Bertepatan dengan pelaksanaan wisuda Universitas Negeri Makassar yang digelar di Pelataran Menara Pinisi, Jalan AP Pettarani, Makassar.
Prof Farida sebelumnya ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) sebagai Plh Rektor UNM sejak 3 November 2025.
Perubahan status menjadi Plt terjadi sekitar tiga bulan setelah penunjukan awal tersebut.
Informasi mengenai perubahan status ini pertama kali disampaikan secara terbuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UNM, Prof Andi Aslinda saat menyampaikan laporan akademik dalam prosesi wisuda.
Dalam kesempatan yang sama, Prof Farida juga secara eksplisit menyebut dirinya sebagai Pelaksana Tugas Rektor UNM saat memberikan sambutan di hadapan para wisudawan dan tamu undangan.
"Izinkan saya selaku Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Makassar menyampaikan laporan singkat mengenai berbagai langkah strategis, upaya penataan, serta perkembangan penting yang telah dilakukan bersama dalam menjaga keberlangsungan tata kelola layanan akademik dan penguatan integritas institusi yang kita cintai ini," ujar Prof Farida mengawali sambutannya.
Prof Farida menjelaskan bahwa perubahan status dari Plh ke Plt tidak membawa perubahan signifikan terhadap arah kebijakan kampus.
Menurutnya, secara prinsip, program-program yang telah berjalan tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya.
Baca Juga: Kenapa Karta Jayadi Belum Kembali Jadi Rektor UNM? Ini Jawaban Mendiktisaintek
"Pada prinsipnya sama saja seperti sebelumnya. Hanya saja, pada masa Plh ada beberapa kewenangan yang harus terus dikoordinasikan ke Kementerian," kata Prof Farida.
Ia menjelaskan, terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan Plh dan Plt.
Dalam posisi Plh, seorang pimpinan hanya menjalankan tugas-tugas rutin atau administratif harian.
Plh juga tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pejabat, menetapkan kebijakan strategis baru, maupun menandatangani keputusan penting yang berdampak jangka panjang. Selain itu, masa jabatan Plh bersifat sangat sementara.
Sementara, Plt dapat memimpin institusi dalam jangka waktu yang relatif lebih panjang dengan kewenangan yang lebih luas.
Sebagai Plt Rektor, Prof Farida menyebut dirinya kini hampir sepenuhnya dapat menjalankan tugas rektor.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jokowi Tak Lagi Optimis Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra Respons Santai: Pilpres Masih Jauh
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Menolak Gugatan Soal Ijazah Gibran
- Jokowi Tampak Tak Lagi Optimistis Gibran Jadi Pasangan Prabowo di Pilpres 2029
Pilihan
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
Terkini
-
Empat Tahun Memimpin, BRI Konsisten Jadi Merek Paling Bernilai di Indonesia
-
Pengusaha Sulsel Terjepit! DPR: Industri Hari Ini Sudah Dicekik dari Semua Sisi
-
Menteri Koperasi Puji Kekompakan Kepala Daerah di Sulsel
-
Bentrok Warga dan Perusahaan, Bupati Morowali Hentikan Aktivitas PT Askon
-
Dana Pembelian Pesawat Amfibi Sulsel Ternyata Sudah Ada, Ini Alasan Belum Cair