- Profesor Farida Patittingi resmi berganti status dari Plh menjadi Plt Rektor UNM terhitung Rabu, 4 Februari 2026.
- Status Plt memberikan kewenangan lebih luas dibanding Plh, memungkinkan pengelolaan anggaran dan kebijakan mendesak.
- Nasib Rektor definitif, Prof Karta Jayadi, belum dipastikan Kementerian meski proses hukumnya dihentikan kepolisian.
SuaraSulsel.id - Profesor Farida Patittingi resmi berganti status dari Pelaksana Harian (Plh) menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Negeri Makassar.
Perubahan status tersebut mulai berlaku pada Rabu, 4 Februari 2026. Bertepatan dengan pelaksanaan wisuda Universitas Negeri Makassar yang digelar di Pelataran Menara Pinisi, Jalan AP Pettarani, Makassar.
Prof Farida sebelumnya ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) sebagai Plh Rektor UNM sejak 3 November 2025.
Perubahan status menjadi Plt terjadi sekitar tiga bulan setelah penunjukan awal tersebut.
Informasi mengenai perubahan status ini pertama kali disampaikan secara terbuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UNM, Prof Andi Aslinda saat menyampaikan laporan akademik dalam prosesi wisuda.
Dalam kesempatan yang sama, Prof Farida juga secara eksplisit menyebut dirinya sebagai Pelaksana Tugas Rektor UNM saat memberikan sambutan di hadapan para wisudawan dan tamu undangan.
"Izinkan saya selaku Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Makassar menyampaikan laporan singkat mengenai berbagai langkah strategis, upaya penataan, serta perkembangan penting yang telah dilakukan bersama dalam menjaga keberlangsungan tata kelola layanan akademik dan penguatan integritas institusi yang kita cintai ini," ujar Prof Farida mengawali sambutannya.
Prof Farida menjelaskan bahwa perubahan status dari Plh ke Plt tidak membawa perubahan signifikan terhadap arah kebijakan kampus.
Menurutnya, secara prinsip, program-program yang telah berjalan tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya.
Baca Juga: Kenapa Karta Jayadi Belum Kembali Jadi Rektor UNM? Ini Jawaban Mendiktisaintek
"Pada prinsipnya sama saja seperti sebelumnya. Hanya saja, pada masa Plh ada beberapa kewenangan yang harus terus dikoordinasikan ke Kementerian," kata Prof Farida.
Ia menjelaskan, terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan Plh dan Plt.
Dalam posisi Plh, seorang pimpinan hanya menjalankan tugas-tugas rutin atau administratif harian.
Plh juga tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pejabat, menetapkan kebijakan strategis baru, maupun menandatangani keputusan penting yang berdampak jangka panjang. Selain itu, masa jabatan Plh bersifat sangat sementara.
Sementara, Plt dapat memimpin institusi dalam jangka waktu yang relatif lebih panjang dengan kewenangan yang lebih luas.
Sebagai Plt Rektor, Prof Farida menyebut dirinya kini hampir sepenuhnya dapat menjalankan tugas rektor.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Viral Kandang Babi di Area Gudang Farmasi Makassar, Begini Pengakuan Pemilik
-
Mentan Amran Sulaiman Perintahkan Perbaikan Tanggul Sultra Selesai 2 Minggu
-
Peneliti UNG Temukan Rahasia Awetkan Ikan Pakai Kunyit
-
Bupati Sitaro Ditahan, Kejati Sulut Bongkar Fakta Mengejutkan Dugaan Korupsi Dana Bencana
-
Kapan Hari Raya Idul Adha 2026 Versi Pemerintah Indonesia? Ini Penjelasan Kemenag