UNM Punya Plt Rektor Baru, Bagaimana Kelanjutan Kasus Karta Jayadi?

Kecuali dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural tertentu.

Secara umum, Plt memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran serta menjalankan kebijakan strategis yang bersifat mendesak demi keberlangsungan institusi.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) ini menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan di UNM dengan penyesuaian sesuai kewenangan yang kini diembannya.

Ia juga menyatakan fokus utamanya saat ini adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran serta penataan lingkungan akademik yang lebih kondusif bagi mahasiswa.

"Saya berharap dengan status Plt ini, langkah-langkah perbaikan di lingkungan UNM dapat berjalan lebih optimal," ujarnya.

Perubahan status Prof Farida ini kemudian memunculkan pertanyaan. Bagaimana dengan nasib Prof Karta Jayadi, Rektor UNM definitif yang sejak November 2025 dinonaktifkan dari jabatannya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi?

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof Brian Yuliarto sebelumnya enggan berkomentar banyak mengenai kemungkinan Prof Karta Jayadi kembali menjabat sebagai Rektor UNM.

Meski proses hukum yang sempat menyeret nama Karta Jayadi telah dihentikan oleh kepolisian, Kementerian belum memastikan langkah selanjutnya.

"Nanti kita tunggu ya. Yang pasti kita masih (telaah) ini," kata Brian di Unhas, pekan lalu.

Baca Juga: Kenapa Karta Jayadi Belum Kembali Jadi Rektor UNM? Ini Jawaban Mendiktisaintek

Ditanya lebih lanjut soal peluang Karta Jayadi kembali memimpin UNM, Brian kembali menegaskan belum ada keputusan final yang diambil oleh kementerian.

"Nanti kita tunggu ya," ucapnya singkat.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa status kepemimpinan UNM hingga kini masih berada dalam fase transisi, meski kepolisian telah menghentikan penyelidikan laporan dugaan konten pornografi atau percakapan bernada mesra yang menyeret salah satu dosen berinisial QDB.

Polda Sulsel sebelumnya menyatakan penyelidikan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana. Namun, pihak pelapor menyatakan proses hukum belum sepenuhnya berakhir dan masih membuka ruang untuk pengembangan laporan lain, khususnya terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).

Penonaktifan Prof Karta Jayadi sendiri dilakukan oleh Mendiktisaintek pada November 2025 seiring dengan proses disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berjalan.

Dalam situasi tersebut, Prof Farida Patittingi kemudian ditunjuk sebagai Plh Rektor UNM untuk menjaga keberlangsungan tata kelola kampus.