Kepala Daerah Dipilih DPRD? Parpol di Sulawesi Selatan Terbelah

Ia menyebut realitas politik hari ini menunjukkan bahwa pilihan masyarakat sering kali ditentukan oleh kekuatan finansial kandidat, bukan pada rekam jejak, kapasitas, atau visi-misi pembangunan.

"Kita harus jujur mengakui orientasi pemilih hari ini sering bukan pada kualitas, tapi pada kemampuan finansial calon," ucapnya.

Meski demikian, Imam menegaskan pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat dan DPR RI sebagai pembentuk kebijakan. Khususnya jika wacana tersebut akan dituangkan dalam revisi undang-undang pemilu.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel yang juga politisi Partai NasDem, Andi Rahmatika Dewi memilih irit bicara saat dimintai tanggapan terkait wacana tersebut.

"Jangan dulu (wawancara) kalau soal itu," jawabnya singkat.

PDIP Tegas Menolak

Berbeda sikap dengan PKB dan PPP, PDI Perjuangan justru mengambil posisi tegas menolak rencana Pilkada melalui DPRD.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile bahkan menginstruksikan seluruh kader dan struktur partai di Kota Makassar untuk menolak wacana tersebut.

Instruksi itu berlaku menyeluruh, mulai dari pengurus DPC, PAC, ranting, hingga simpatisan di tingkat akar rumput.

Baca Juga: Profil Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid Dilaporkan Aniaya ASN

Sikap tersebut ditegaskan sebagai komitmen PDIP dalam menjaga demokrasi langsung dan kedaulatan rakyat.

"Pilkada melalui DPRD adalah kemunduran demokrasi. Itu berisiko membawa kesadaran politik rakyat kembali ke era Orde Baru, ketika hak partisipasi publik dibatasi dan dikendalikan oleh elite," tegas Andi Suhada, Kamis, 8 Januari 2026.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Makassar, William menambahkan Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan reformasi yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi rakyat.

Untuk menentukan pemimpin daerahnya secara langsung, transparan, dan partisipatif.

William yang juga merupakan Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar menilai mekanisme Pilkada langsung selama ini telah memperkuat demokrasi lokal serta memastikan kepala daerah memiliki legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.

Menurutnya, sistem tersebut adalah amanat reformasi yang tidak boleh ditarik kembali.