Pupuk Melimpah, Petani Semringah

Pemerintah juga saat ini berupaya mendorong proses penyaluran pupuk bersubsidi yang selama ini dikeluhkan petani karena sistemnya berbelit-belit. Sesuai instruksi Menteri Pertanian, sekarang sangat mudah. Cukup dengan membawa KTP.

Kata Uvan, selama ini, petani harus melewati verifikasi yang alot. Mulai dari produsen, distributor, lalu ke pengecer. Tapi sekarang ini, petani bisa menebus mandiri. 

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi lancar. Namun, tetap didata dengan tepat agar petani mendapatkan sesuai dengan luasan lahannya.

"Kan nama petani sudah ada di pengecer yang berhak dapat pupuk. Dulu harus pakai verifikasi baru terima pupuk. Sekarang Pak Menteri tidak mau lama-lama. Dengan KTP itu sudah bisa tebus pupuk. Dulu pake kartu tani, sekarang dengan KTP sudah bisa," beber Uvan.

Baca Juga: Tangis Bahagia Petani Singkong Asal Toraja, Anaknya Diterima Kuliah Gratis di UGM

Ia juga menyampaikan bahwa periode Februari ini masih masuk dalam musim tanam Oktober-Maret (Okmar). Ada petani yang sudah panen, dan ada yang baru mulai menanam. Singkatnya, ini masa menuju puncak panen.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan produksi lewat optimalisasi lahan. Lahan-lahan persawahan diharapkan bisa meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).

"Ada IP 3 kita bantu pompa menaikkan IP 3. Ada juga IP 1 kita kasih pompa optimasi lahan untuk naik dua kali. Satu kali (IP 1) itu yang sawah tadah hujan. Kalau sawah irigasi bisa dua sampai tiga dengan memperbaiki varietasnya, varietas genjah," ungkapnya.

Sementara, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Selatan pada 21 Februari lalu, memastikan penyaluran pupuk akan semakin mudah untuk mencapai target swasembada pangan.

Ia mengungkapkan, Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian sudah mengambil langkah tegas memangkas penghambat arus distribusi pupuk dari pusat hingga ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Baca Juga: Cara Mengolah Bunga Telang Jadi Omzet Rp20 Juta

"Dulu 12 Kementerian yang mesti tandatangan, sekarang cukup (ditandatangani) dari Menteri Pertanian ke pabrik, langsung ke kelompok tani. Jadi kita pangkas 147 regulasi. Itu perintah Presiden," ucapnya. 

Menurutnya, selama ini regulasi yang berbelit jadi penghambat distribusi pupuk subsidi ke petani. Selain itu kebutuhan tidak sesuai dengan ketersediaan. 

Kata Amran, ia sudah memerintahkan Pupuk Indonesia untuk menambah 9,5 juta ton pupuk subsidi tahun ini dari 4,7 juta ton. Ia menjamin dengan angka itu, ketersediaan stok pupuk di Sulsel terpenuhi. 

Senior Manager Pupuk Indonesia untuk Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, Sukodim, menambahkan, pihaknya sudah menyalurkan pupuk subsidi untuk 23 kabupaten/kota bulan Januari-Februari. Paling banyak untuk Kabupaten Bone dan Jeneponto.

"Realisasinya sudah 48.040 dari alokasi 424.887 ton untuk urea dan 39.359 ton untuk NPK dari alokasi 386.741 ton," rincinya.

Sukodim mengatakan, akan terus memastikan distribusi pupuk tetap aman untuk mendukung stabilitas pangan, apalagi menjelang bulan ramadan 1446 H.