SuaraSulsel.id - Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI Marwan Dasopang menyoroti soal layanan transportasi bus bagi jamaah haji Indonesia menjelang puncak ibadah haji yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan.
"Ya, kita tentu kecewa. Bus yang digunakan itu tidak seperti yang kita putuskan, yaitu bus masyarakat. Bukan bus sekolah, bukan pula bus shalawat," kata Marwan dalam rilis resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Hal itu disampaikannya ketika melakukan pemantauan langsung jamaah haji Indonesia di Jarwal, Sektor 7, Makkah, Arab Saudi, Rabu (4/6).
Timwas Haji DPR RI, kata dia, mendapati penggunaan bus shalawat dan bus sekolah untuk pengangkutan jamaah haji Indonesia ke Arafah menjelang puncak haji.
Padahal, lanjut dia, armada yang disepakati untuk perjalanan ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) adalah bus masyair sebagai bus khusus yang disiapkan untuk puncak ibadah haji.
Dia menilai meski secara teknis armada tersebut masih mampu mengangkut jemaah dengan aman, namun penggunaan bus non masyair patut untuk dievaluasi dari sisi kenyamanan, kesiapan, dan kesesuaian fungsi.
“Ini jadi bahan evaluasi. Kok bisa bus sekolah dan bus shalawat masih digunakan untuk mengangkut jemaah ke Arafah? Padahal mereka seharusnya mendapat layanan dari bus khusus,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa bus shalawat dan bus masyair memiliki perbedaan fungsi, rute, dan waktu operasi yang sangat mendasar sebab sedianya bus masyair hanya beroperasi secara intensif saat puncak ibadah haji untuk digunakan menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Sebaliknya, sambung dia, bus shawalat yang beroperasi 24 jam selama masa ibadah haji reguler dirancang khusus untuk antarjemput jemaah dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya.
Baca Juga: Angka Kematian Meningkat! Menag Desak Evaluasi Layanan Kesehatan Haji
"Jika berdasarkan rute bus, bus shalawat melayani area sekitar Makkah dan hotel jamaah, sedangkan bus masyair melayani rute strategis yang telah ditetapkan berupa Makkah-Arafah, Arafah-Muzdalifah, Muzdalifah-Mina, dan Mina-Makkah," tuturnya.
Untuk itu, dia menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan sesuai rencana dan komitmen awal yang telah disepakati bersama oleh pemerintah dan penyedia layanan transportasi atau syarikat.
Dia menilai ketidaksesuaian itu sebagai bentuk lemahnya pengawasan teknis yang harus segera diperbaiki.
“Kami minta ini jadi perhatian serius. Jemaah berhak mendapatkan pelayanan terbaik, apalagi pada fase paling krusial dalam ibadah haji,” kata dia.
Makna Historis dan Strategis Haji
Wakil Menteri Agama Romo H.R. Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa ibadah haji bukan hanya pelaksanaan rukun Islam kelima.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Waduh! Pembangunan Stadion Sudiang Makassar Telat, DPR Minta Kontraktor Ngebut
-
Semua Potensi SAR Telah Dikerahkan Selamatkan Penumpang KMP Mutiara Sentosa 2
-
Kronologi Power Bank Berasap dan Mengeluarkan Percikan Api di Penerbangan Batik Air
-
7,8 Juta Rokok Ilegal Masuk Makassar, Modus Sembunyi di Peti Kemas Berhasil Dibongkar Bea Cukai
-
Saat Rumah Petani Luwu Timur Rata dengan Tanah Demi Ambisi PSN