Pupuk Melimpah, Petani Semringah

SuaraSulsel.id - Hujan deras mengguyur Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sejak Sabtu, 22 Februari 2025 malam menyisakan tanah basah berlumpur. Minggu pagi, rintik gerimis belum juga reda.

Namun, hal itu tak mengganggu bagi Rahman (49), petani di Desa Minasa Baji, Kecamatan Bantimurung. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 07.45 wita, ia bergegas menuju sawah garapannya.

Jarak rumah dan sawah cukup dekat. Hanya sekitar 8 menit saja dengan menaiki roda dua butut miliknya. Hari itu Rahman harus memeriksa kondisi tanah dan menyiangi padi sebelum melakukan pemupukan kedua.

"Sekarang kami tidak lagi khawatir soal pupuk," ujarnya.

Ia mengaku stok dan harga pupuk saat ini tak lagi bergejolak. Petani gembira karena bisa dengan mudah mendapatkan pupuk jelang musim pemupukan ke dua.

Kata Rahman, ia membutuhkan setidaknya 20 sak urea untuk tiga bidang sawah yang ia garap. Kini, ketersediaan pupuk melimpah hingga di pengecer.

"Tidak lagi seperti satu-dua tahun lalu setengah mati betul cari pupuk. Ada (stok) juga mahal. Sekarang cuma kasih lihat KTP sudah bisa ditebus," ucapnya.

Menurutnya, kelangkaan pupuk selama ini disebabkan oleh distributor hingga pengecer yang nakal. Mereka mematok harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi atau HET.

Untuk 1 sak urea misalnya. Petani kerap mendapat harga Rp120 ribu sampai Rp140 ribu per sak. Padahal harga jual seharusnya hanya Rp112.500.

Baca Juga: Tangis Bahagia Petani Singkong Asal Toraja, Anaknya Diterima Kuliah Gratis di UGM

Namun sekarang tak ada lagi yang berani curang. Pemerintah sudah memperketat pengawasan dengan mencabut langsung izin distributor yang bandel.

"Sudah kembali normal (harganya). Tidak berani main-main harga lagi," bebernya.

Petani lainnya, Supriyadi, menambahkan penjualan pupuk subsidi saat ini sudah lebih cepat dan transparan. Sebagai ketua kelompok tani, ia juga diedukasi soal digitalisasi pupuk menggunakan aplikasi Ipubers dari Kementerian Pertanian.

Dengan aplikasi tersebut, ia mengaku dengan mudah mendapatkan pupuk subsidi.

Aplikasi Ipubers menerapkan 6T (tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga, tepat waktu dan tepat tempat) sehingga pupuk subsidi tersalurkan dengan tepat sasaran dan dapat
dipertanggungjawabkan.

"Di situ (aplikasi) lengkap. Bisa dilihat apa masih ada stok, berapa yang sudah terjual sampai pengecer cukup kasih KTP," bebernya.

Rahman dan Supriyadi mengaku tak tahu soal program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. Mereka hanya berusaha agar dapur tetap mengepul dan ada nasi hangat di meja makan.

Olehnya, petani berharap pemerintah bisa mengantisipasi hambatan dengan memastikan kuota pupuk setiap tahunnya. Jangan lagi ada kelangkaan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Distribusi juga harus sesuai dengan kebutuhan agar penggunaan pupuk berimbang dan tidak terbuang percuma.

"Pengawasannya harus seperti sekarang ini, sudah bagus. Jangan lagi kami beli beras karena tidak ada hasil (panen)," tegas Rahman.

Presiden RI Prabowo Subianto sudah menargetkan swasembada pangan bisa terwujud dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan.

Target ambisius ini sangat mungkin dicapai jika pemerintah dan masyarakat bersatu padu mengembangkan pertanian dan mengelola sumber daya pangan.

Presiden tidak ingin bangsa ini terus menerus ketergantungan pangan dari luar. Swasembada pangan sedianya sudah lama diimpikan bangsa Indonesia. Bahkan sejak zaman Orde Baru, gaung swasembada pangan terus digelorakan.

Cita-cita ini bisa dicapai jika setiap daerah mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa menyiapkan swasembada pangan dari sekarang. Sulawesi Selatan jadi salah satu tumpuan pusat untuk lokus program prioritas Presiden Prabowo. 

Untuk mewujudkan harapan tersebut, Pupuk Indonesia atau PI (Persero) sudah menambah alokasi pupuk subsidi untuk wilayah Sulawesi Selatan. Tujuannya untuk mendongkrak produksi beras secara nasional 32 juta ton tahun ini. 

Sulsel ditarget bisa produksi beras di atas 5 juta ton. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, produksi padi di Sulawesi Selatan diperkirakan mencapai 4,94 juta ton gabah kering giling (GKG). 

Jika dikonversi menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi beras diperkirakan sebesar 2,84 juta ton. Masih butuh sekitar 3 juta ton untuk mencapai target. 

Kuota Melimpah, Distribusi Semakin Mudah

Mewujudkan swasembada pangan tidak cukup hanya sebatas menjaga stok saja. Pemerintah harus memperhatikan harga produksi dan nilai tukar petani harus terjaga. Terpenting adalah distribusi pupuk yang mudah, murah dan merata.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pemprov Sulsel, Uvan Nurwahidah Shagir mengungkapkan, ada kenaikan alokasi pupuk untuk Sulsel tahun 2025. 

Rinciannya, urea dari 407.492 ton menjadi 424.887 ton, NPK dari 370.193 menjadi 386.741 ton, dan pupuk organik 14.538 ton menjadi 71.492 ton.

Pemerintah juga saat ini berupaya mendorong proses penyaluran pupuk bersubsidi yang selama ini dikeluhkan petani karena sistemnya berbelit-belit. Sesuai instruksi Menteri Pertanian, sekarang sangat mudah. Cukup dengan membawa KTP.

Kata Uvan, selama ini, petani harus melewati verifikasi yang alot. Mulai dari produsen, distributor, lalu ke pengecer. Tapi sekarang ini, petani bisa menebus mandiri. 

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi lancar. Namun, tetap didata dengan tepat agar petani mendapatkan sesuai dengan luasan lahannya.

"Kan nama petani sudah ada di pengecer yang berhak dapat pupuk. Dulu harus pakai verifikasi baru terima pupuk. Sekarang Pak Menteri tidak mau lama-lama. Dengan KTP itu sudah bisa tebus pupuk. Dulu pake kartu tani, sekarang dengan KTP sudah bisa," beber Uvan.

Ia juga menyampaikan bahwa periode Februari ini masih masuk dalam musim tanam Oktober-Maret (Okmar). Ada petani yang sudah panen, dan ada yang baru mulai menanam. Singkatnya, ini masa menuju puncak panen.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan produksi lewat optimalisasi lahan. Lahan-lahan persawahan diharapkan bisa meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).

"Ada IP 3 kita bantu pompa menaikkan IP 3. Ada juga IP 1 kita kasih pompa optimasi lahan untuk naik dua kali. Satu kali (IP 1) itu yang sawah tadah hujan. Kalau sawah irigasi bisa dua sampai tiga dengan memperbaiki varietasnya, varietas genjah," ungkapnya.

Sementara, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Selatan pada 21 Februari lalu, memastikan penyaluran pupuk akan semakin mudah untuk mencapai target swasembada pangan.

Ia mengungkapkan, Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian sudah mengambil langkah tegas memangkas penghambat arus distribusi pupuk dari pusat hingga ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

"Dulu 12 Kementerian yang mesti tandatangan, sekarang cukup (ditandatangani) dari Menteri Pertanian ke pabrik, langsung ke kelompok tani. Jadi kita pangkas 147 regulasi. Itu perintah Presiden," ucapnya. 

Menurutnya, selama ini regulasi yang berbelit jadi penghambat distribusi pupuk subsidi ke petani. Selain itu kebutuhan tidak sesuai dengan ketersediaan. 

Kata Amran, ia sudah memerintahkan Pupuk Indonesia untuk menambah 9,5 juta ton pupuk subsidi tahun ini dari 4,7 juta ton. Ia menjamin dengan angka itu, ketersediaan stok pupuk di Sulsel terpenuhi. 

Senior Manager Pupuk Indonesia untuk Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, Sukodim, menambahkan, pihaknya sudah menyalurkan pupuk subsidi untuk 23 kabupaten/kota bulan Januari-Februari. Paling banyak untuk Kabupaten Bone dan Jeneponto.

"Realisasinya sudah 48.040 dari alokasi 424.887 ton untuk urea dan 39.359 ton untuk NPK dari alokasi 386.741 ton," rincinya.

Sukodim mengatakan, akan terus memastikan distribusi pupuk tetap aman untuk mendukung stabilitas pangan, apalagi menjelang bulan ramadan 1446 H.

Makmurkan 170.969 Petani Demi Wujudkan Swasembada Pangan

Pupuk Indonesia atau PI (Persero) juga tidak hanya fokus menggenjot produksi serta memastikan kelancaran distribusi pupuk. Namun juga memastikan pupuk yang dihasilkan berkualitas. 

PT Pupuk Kaltim misalnya, lebih mengedepankan operational excellence pada 13 pabrik yang terdiri dari 5 pabrik amonia berkapasitas 2,74 juta ton per tahun, 5 pabrik urea berkapasitas 3,43 juta ton per tahun dan 3 pabrik NPK berkapasitas 300 ribu ton per tahun untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua. 

"Kami terus meningkatkan kualitas produk untuk memastikan bahwa petani mendapatkan pupuk yang terbaik. Baik proses produksi dan pengawasan yang ketat untuk menggaransi bahwa pupuk yang didistribusikan adalah yang berkualitas baik," ucap Direktur Keuangan dan Umum PT Pupuk Kaltim, Qomaruzzaman.

Selain berusaha memenuhi target produksi dan distribusi demi mendukung swasembada pangan, Pupuk Indonesia juga berfokus pada upaya pendampingan dan pemberdayaan petani untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.

Salah satunya melalui program MAKMUR (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat). Program Makmur adalah pengembangan ekosistem pertanian dari hulu ke hilir yang dicanangkan PT Pupuk Indonesia. 

Dengan program ini, petani bisa meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan lewat pemanfaatan pupuk nonsubsidi, serta memberikan dukungan berupa pendampingan intensif, fasilitas akses permodalan, perlindungan risiko, dan jaminan pasar.

Hingga tahun 2024, program Makmur telah memberdayakan 170.969 petani dengan total realisasi lahan 451.537 hektar di seluruh Indonesia untuk berbagai komoditas strategis seperti padi, tebu, jagung, kopi, sawit.

Tahun ini, program Makmur diharap bisa dinikmati petani dengan luas lahan 500 ribu ha untuk menggenjot swasembada pangan. Dimana, 200 ribu ha untuk tanaman padi, dan 300 ribu ha untuk tanaman tebu, singkong, kopi, kakao, gula dan kelapa.  

Kontributor : Lorensia Clara Tambing