Adu Program Anti Miskin Danny Pomanto dan Andi Sudirman di Debat Pilgub Sulsel

SuaraSulsel.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat perdana Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 28 Oktober 2024. Debat yang diselenggarakan di Hotel Four Point Makassar itu membahas soal kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik yang aksesibel, responsif dan berkeadilan.

Kedua Paslon menyoroti sejumlah masalah krusial di Sulsel. Seperti angka kemiskinan, pengangguran, pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi emisi karbon dan reformasi birokrasi.

Apa solusi yang mereka tawarkan untuk masalah ini?

1. Kemiskinan

Baca Juga: Sulsel Menanti! Siapa Unggul Debat Perdana Pilgub Sulsel, Andalan Hati atau DIA?

Menurut Danny Pomanto, angka kemiskinan di Sulsel masih cukup tinggi. Pada tahun 2022, jumlah orang miskin masih menyentuh 8,63 persen, kemudian naik di 2023 jadi 8,70 persen.

"Saya agak heran jika dibilang kemiskinan menurun. Parahnya adalah pengangguran juga naik. Akhirnya berdampak kepada kota (Makassar) tapi syukurnya, kota Makassar pengangguran menurun," jelas Danny.

Wali kota Makassar dua periode itu mengatakan penurunan kemiskinan mestinya melibatkan semua lembaga. Bahkan mulai dari RT/RW, kepala desa, dan lurah.

"Semua harus memakai mata dan CCTV untuk melihat kemiskinan di pelosok desa dan kota. Dengan begini Insya Allah kita bisa mengantisipasi kemiskinan," jelasnya.

Sementara, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan masalah kemiskinan bertumpu pada koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Selama ini leading sektornya ada di Gubernur sebagai pejabat tertinggi di Pemprov.

Baca Juga: Kepala Samsat Makassar Terancam Penjara 6 Bulan, Ini Respons Pj Gubernur Sulsel

Menurut Sudirman, saat menjabat sebagai Gubernur, ia selalu melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda untuk wilayah yang miskin ekstrem. Wilayah tersebut kemudian diberi bantuan keuangan.

"Setelahnya kita berkoordinasi dengan kabupaten kota, intervensi seperti apa yang mesti dilakukan untuk bantuan keuangan. Kemudian, kita dorong industri padat karya agar terbuka lapangan pekerjaan," ucapnya.

Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Sulsel berada di 8,78 persen. Di tahun 2022 karena pandemi Covid-19 menjadi 8,66 persen dan di tahun 2023 berkisar 8,70. Artinya, ada tren penurunan walau sedang pandemi.

Tapi menurutnya, perlu ada data yang akurat dan koordinasi dengan semua sektor untuk mengatasi masalah kemiskinan.

"Intinya koordinasi dan data yang benar agar kita bisa mengintervensi penurunan kemiskinan di daerah," jelasnya.

Begitu pun dengan angka pengangguran. Jumlah angka pengangguran di Sulsel terus menurun dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, angka pengangguran mencapai 5,72 persen, tahun 2022 4,51 persen dan tahun 2023 4,33 persen.

"Ini data BPS. Pengangguran di Sulawesi Selatan terus menurun, tetapi tertinggi tercatat di Makassar 13 persen," kata Sudirman.

2. Layanan Pendidikan

Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan selama menjabat sebagai wali kota, salah satu layanan pendidikan yang jadi prioritasnya adalah komite sekolah. Menurutnya, komite sekolah ada representasi dari peran serta masyarakat.

"Untuk provinsi saya kira satu kata, Tunggu ma'. Kami datang memperbaiki karena peran serta masyarakat sangat perlu. Tanpa kontrol masyarakat, pendidikan kita tidak akan maksimal. Karena semua berhubungan dengan anak didik kita, kemudian kontrol ini akan mengawal kurikulum yang ada," sebutnya.

Bagi Danny, komite sekolah bisa mengawasi kualitas guru dan proses belajar mengajar di sekolah. Bahkan selama ini di Makassar berjalan baik dan tidak menimbulkan masalah.

"Insya Allah kalau ke provinsi tidak akan ribut juga. Di sini tidak ada ribut PPDB (penerimaan siswa baru)," sebutnya.

Calon wakil Gubernur nomor urut 1 Azhar Arsyad menambahkan, komite sekolah di beberapa daerah memang kerap bermasalah. Itu karena komite dijadikan sarana untuk mengumpul uang, sementara kondisi wali siswa berbeda-beda.

"Sehingga dibutuhkan leadership. Bisa kita contoh Makassar bagaimana melatih komite sekolah supaya fungsinya lebih optimal untuk mendorong partisipasi masyarakat. Jadi kalau DIA terpilih akan kami selesaikan ini ke kabupaten kota," ucapnya.

Sementara, calon wakil gubernur nomor urut 2 Fatmawati Rusdi mengatakan peran komite sekolah sangat dibutuhkan karena bisa membantu jadi jembatan antar orang tua siswa dengan guru.

Namun, keberadaan komite sekolah banyak yang tidak sesuai dengan penugasannya. Sehingga perlu penguatan dengan cara kolaborasi bersama dewan pendidikan. Sehingga keterlibatan dengan pakar akan semakin efektif.

Andi Sudirman Sulaiman mengatakan kualitas pendidikan di Sulsel semakin baik. Itu dibuktikan dengan nilai ujian tulis berbasis komputer para lulusan SMA yang lolos ke perguruan tinggi negeri atau PTN. Selain itu, Sulsel juga fokus mengembangkan smart school dengan fasilitas lengkap.

"Kita masuk lima besar dan menggeser Jakarta," sebutnya.

3. Layanan Kesehatan

Pasangan calon nomor urut 1 Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan Makassar dinobatkan oleh organisasi kesehatan dunia, WHO sebagai kota sehat di Asia Tenggara. Inovasi-inovasi itu nantinya akan diterapkan di daerah lain.

"Bukan Kementerian yang kasih tapi WHO, organisasi dunia," ucapnya.

Calon wakil Gubernur nomor urut 1 Azhar Arsyad menambahkan jika terpilih, akan dibangun smart health di tiap kecamatan. Sehingga pelayanan kesehatan bukan lagi tiap kabupaten/kota tapi tiap kecamatan.

Sementara, Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan konsentrasi layanan kesehatan selama ini hanya berfokus di kesehatan. Sehingga saat ia menjabat sebagai Gubernur, ia membangun empat rumah sakit regional yang bisa dijangkau oleh 300 desa.

"Dan langsung bekerjasama dengan BPJS. Ada 300 desa yang bisa menjangkau rumah sakit kita, paling penting ada 13 dokter spesialis yang kita tugaskan untuk melayani dan diberi insentif Rp30 juta setiap bulan. Itu bisa dicek. Artinya, bisa dijangkau dan terjangkau," sebutnya.

Kata Sudirman, indeks kesehatan Sulsel juga cukup baik, yakni di angka 1,7 terhadap 1.000 warga Sulsel. Dan ini akan direplikasi di kawasan utara dan selatan Sulsel.

Ke depan, kerja sama dengan pihak swasta juga akan diutamakan. Sebelumnya sudah ada rumah sakit Kementerian Kesehatan di Center Poin of Indonesia yang bisa menunjang pelayanan kesehatan di Sulsel.

4. Pembangunan Berkelanjutan untuk Ekonomi Perempuan

Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan perubahan iklim dialami oleh seluruh dunia dengan dampak yang sangat besar. Pihaknya menawarkan program dekarbonisasi dan oksigenisasi.

Itu bisa diwujudkan dengan penanaman mangrove. Makassar saat ini, kata Danny, punya hutan mangrove di Lantebung. Mangrove dipercaya bisa melakukan dekarbonisasi dan oksigenasi yang tinggi.

"Kami canangkan sekolah energi hijau, mobil juga dengan EV (mobil listrik), saat ada pertemuan besar, kita usahakan low carbon, seperti saat sholat subuh berjamaah tanpa emisi. Kita juga join dengan Australia dan Amerika (membahas emisi karbon)," sebutnya.

Pada lorong wisata yang digagas Danny Pomanto juga didominasi oleh perempuan. Para perempuan dinilai mampu mewujudkan kemandirian pangan.

Sementara, calon wakil gubernur 02 Fatmawati Rusdi mengatakan salah satu fokus mereka adalah pemenuhan ekonomi perempuan. Menurutnya, perempuan memang rentan dan sangat merasakan dampak dari perubahan iklim, tapi merekalah penggerak perekonomian.

"Saya keliling 24 kabupaten kota, para perempuan menitipkan aspirasinya bahwa mereka ingin diberdayakan. Jadi basis utamanya bisa dengan penguatan UMKM, tidak hanya bantuan stimulan tapi juga pendampingan dan pemasaran secara digitalisasi," sebutnya.

5. Reformasi Birokrasi

Calon wakil Gubernur nomor urut 1 Azhar Arsyad mengatakan pelayanan reformasi birokrasi selama ini memang kurang optimal. Seperti pengurusan perizinan di PTSP, BPJS dan pelayanan administrasi kependudukan, sehingga harus jadi perhatian serius.

"Selama ini ada masalah. Susah memang karena faktor kultural dan political will," ucapnya.

Sementara Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, nilai MCP atau Monitoring Center for Prevention oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Pemprov Sulsel ada di angka 91 persen.

MCP merupakan salah satu indikator penilaian KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Kemudian indeks pelayanan publik juga di atas rata-rata nasional yaitu angka 4 persen untuk mencegah korupsi.

Kata Sudirman, digitalisasi pengadaan barang dan jasa juga sudah dilakukan oleh Pemprov Sulsel saat ia menjabat Gubernur. Sehingga tidak lagi ada kongkalikong untuk mendapatkan proyek. Hasil tersebut membuat Pemprov Sulsel diganjar penghargaan oleh LKPP dan jadi lokasi study tiru untuk penerapan E-Catalog.

"Kami pertama di Indonesia yang melaksanakan E- Katalog khusus untuk konstruksi, bukan preservasi jalan. Sehingga sekarang ini tidak perlu lagi lewat tender (lelang). Artinya, kita memberi akses seluas-luasnya kepada siapa saja sehingga ada kepercayaan publik," ucapnya.

Begitu pun untuk pengisian jabatan di Pemprov Sulsel yang menggunakan merit sistem. Sehingga jabatan lowong diisi oleh pejabat yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki.

6. NKRI dan Kebangsaan

Calon gubernur Sulsel nomor urut 1 Danny Pomanto mengatakan toleransi di kota Makassar sangat baik. Walau dulunya kota ini masuk 10 daerah dengan julukan kota intoleran.

Program lain dengan mengutamakan keumatan. Dimana semua orang bekerja dan beribadah dengan tenang sesuai agamanya masing-masing.

"Tapi hanya dengan satu tahun keluar dari siklus kota intoleran," ucapnya.

Program lain adalah membuat icon budaya Sulsel seperti rumah adat, kerbau Toraja, dan kapal Phinisi yang bisa dilihat langsung cara membuatnya di Pantai Losari.

"Kita juga bikin festival F8, sayangnya provinsi tidak pernah hadir," jelasnya.

Sementara, Andi Sudirman mengatakan selama menjabat sebagai Gubernur, Toraja diguyur anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk memperbaiki infrastruktur ke lokasi wisata dan pengembangan tempat wisata.

"Kita subsidi penerbangan, kita kasih tembus jalan Toraja-Bastem yang selama ini terisolir, dan buka jalan ke wisata Ollon. Apakah dengan program itu kita dianggap tidak perhatian dengan daerah di Toraja," ucapnya.

Sudirman menambahkan indeks kerukunan antar umat beragama di Sulsel juga mengalami kenaikan dari 76 persen, yang artinya ada pada kategori tinggi. Indeks ini memperlihatkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Sulsel sangat baik.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing