Realisasi Belanja Negara di Sulawesi Selatan Mencapai Rp54,53 Triliun

SuaraSulsel.id - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebutkan realisasi belanja negara untuk Sulsel hingga Desember 2023 mencapai Rp54,53 triliun atau sekitar 98,08 persen dari pagu Rp55,60 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi, mengatakan beberapa capaian belanja negara tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp8,81 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp30,15 triliun.

"Persentase realisasi total belanja negara sebesar 98,92 persen dari pagu Rp42,32 triliun. Sementara belanja K/L sebesar Rp8,81 triliun atau sekitar 98,82 persen dari pagu. Dan untuk TKD sebesar 99,14 persen dari total belanja Rp30,15 triliun," ujarnya, Selasa 30 Januari 2024.

Dia menjelaskan realisasi belanja negara APBN Sulsel per November 2023 baru mencapai 85,03 persen atau sekitar Rp46,62 triliun. Sementara realisasi belanja hingga akhir Desember langsung mencapai 98,08 persen atau Rp54,54 triliun.

Baca Juga: Pemenang Pemilu di Sulawesi Selatan Bisa Segera Diketahui Lewat Aplikasi Ini

Supendi mengatakan jika peningkatan belanja sekitar 13 persen terjadi hanya di satu bulan terakhir atau akhir Desember 2023. Dia menyatakan jika kebiasaan penyerapan anggaran belanja masih terjadi di akhir tahun.

"Ini masih menjadi PR kita karena kebiasaan penyerapan anggaran selalu terjadi di akhir tahun, sehingga para pegawai harus kerja keras dan lembur di hari libur untuk memaksimalkan penyerapan anggaran," katanya.

Untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp24,38 triliun atau sebesar 96,80 persen dari target.

BPP difokuskan untuk percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, penyaluran bansos, dan dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.

Sedangkan untuk dana Transfer ke Daerah (TKD) Anging Mammiri terealisasi sebesar Rp30,15 triliun atau sebesar 99,14 persen.

Baca Juga: Bea Cukai Makassar Gagalkan Pengiriman Ganja ke Sulawesi Selatan

"Belanja digunakan antara lain untuk gaji dan tunjangan kepada 74 ribu PNS/TNI/Polri, penghasilan 12 ribu PPPK dan penghasilan terhadap 11 ribu PPNPN termasuk Komisioner KPU/Bawaslu," katanya pula.