Menangis di Atas Mimbar, Begini Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Syahrul Yasin Limpo

Saya mencanangkan pencapaian surplus beras Sulawesi Selatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, dengan kesadaran bahwa pemerintah wajib memenuhi hak dasar rakyat atas pangan. Pada periode kedua sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, saya menganggap bahwa sudah waktunya daerah ini melakukan tinggal landas, melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan optimalisasi posisi Sulawesi Selatan sebagai hub dalam pergerakan manusia, barang, uang dan informasi di Indonesia Timur saat itu.

Pemahaman kepemerintahan yang saya hibiridisasi dari pengetahuan hukum tata negara dan administrasi pemerintahan secara formal dengan kearifan lokal serta refleksi dari pengalaman tersebut, juga saya terapkan dalam menjalankan amanah sebagai Menteri Pertanian saat ini. Kami mengupayakan adanya data tunggal sebagai landasan dalam mengoperasikan kebijakan pertanian, karena saya sadar bahwa perencanaan harus berbasis evidence dan kinerja juga harus dilacak dengan evidence, dan evidence basisnya adalah data yang valid. Kami mendorong petani milenial dan transformasi digital dalam praktek pertanian, karena kami sadar bahwa saat ini telah terbentuk generasi baru petani (new peasant generation) yang mengandalkan teknologi digital dan didorong oleh spirit entrepreneurship.

Petani milenial ini kami harapkan bahu-membahu dengan petani generasi tua dalam memajukan dan memoderenkan pertanian Indonesia. Kami juga berupaya membongkar mitos bahwa kita tidak bisa swasembada beras, dengan membuktikan bahwa kita bisa tidak impor beras, setidaknya dalam tiga tahun terakhir.

Hadirin yang saya muliakan,

Baca Juga: Banyak Dapat Ilmu di Warung Kopi, Syahrul Yasin Limpo: Saya Profesor Lapangan

Pengalaman pada birokrasi memberi saya keyakinan bahwa tantangan kompleksitas dihadapi oleh semua struktur dan level pemerintahan. Kompleksitas pemerintahan itu berkisar pada soal penerapan kebijakan, struktur dan prosesnya, hingga evaluasi keluarannya.

Isu terkini tentang kapasitas organisasi pemerintah di dunia adalah bagaimana menyelesaikan masalah pelik yang terjadi dengan tiba-tiba dan tidak terprediksi. Pandemik Covid-19 saat ini adalah contoh nyatanya. Di sisi lain, perkembangan sains dan teknologi yang cepat, hampir selalu melampaui limit kapasitas organisasi dan administrasi pemerintah dalam meresponsnya. Kemajuan sains dan teknologi dan kompleksitas di baliknya telah membawa sejumlah dilemma dalam kepemerintahan.

Dari pengalaman saya menghibridisasi ilmu hukum dan pemerintahan positivistik dengan kearifan lokal masyarakat, saya sampai pada pelajaran penting (learning point) bahwa pemimpin harus bijaksana dan mawas diri ketika mengelola kekuasaan dan politik dalam relasinya dengan tatanan masyarakat. Ia dapat menjadi pemicu kehidupan yang demokratis, dapat menjadi engine untuk akselerasi kesejahteraan rakyat, dan dapat menjadi perisai untuk perlindungan rakyat.

Untuk itu, pemimpin sebagai agen sekaligus struktur yang bertugas menyambungkan nilai-nilai kreatif masa lalu dengan masa sekarang dan masa depan, seyogianya memiliki tiga kapasitas sekaligus. Pertama, kapasitas adaptif, agar tidak terjadi diskontinyitas.

Kapasitas ini bisa menjadi alat untuk berselancar agar semua nilai positif masa lalu, masa kini, dan masa depan melebur menjadi satu fitur baru yang terus menjaga eksistensinya. Kedua, kapasitas harmoni, agar keseimbangan terjaga. Dengan keseimbangan yang terjaga, kita semua akan bisa sampai kepada tujuan yang substantif.

Baca Juga: Ketua Dewan Profesor Unhas: Syahrul Yasin Limpo Tidak Dapat Gelar Profesor Kehormatan

Turbulensi, gesekan, dan chaos tumbuh subur dari ketidakseimbangan. Instrumen yang paling kuat dalam kapasitas harmoni adalah perikeadilan. Ketiga, kapasitas partisipatif, agar pencapaian tujuan bersama melibatkan sebanyak mungkin individu, kelompok, entitas, komunitas, etnis, suku dan agama.