SuaraSulsel.id - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Andry Lesmana mengungkap modus Nurdin Abdullah untuk mendapatkan uang dari pengusaha. Tak hanya lewat proyek tapi juga dalihnya lewat bantuan sosial.
Kamis, 5 Agustus 2021, JPU KPK menghadirkan tiga orang saksi pada sidang lanjutan terdakwa kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur, Nurdin Abdullah. Mereka adalah Amri Mauraga Direktur Bank Sulselbar, Sakti Rudhy Moha dan Khaeruddin. Mereka berdua ini pengusaha.
Kata Andry, pihaknya saat ini fokus ke dakwaan pasal 12b soal gratifikasi. Ada beberapa fakta di persidangan yang mulai terungkap.
JPU mengaku cara Gubernur Sulsel non aktif itu untuk mengumpulkan uang dari pengusaha adalah lewat bantuan sosial. Modusnya lewat sumbangan masjid dan bantuan sosial Covid-19.
Baca Juga: Direktur Utama Bank Sulselbar Dicecar Soal Aliran Dana ke Nurdin Abdullah
"Sumbangan masjid dan bantuan Covid ini adalah modus yang kita pelajari saat ini. Bisa diyakini sebagai cara untuk mengumpulkan uang. Walau untuk keperluan masjid, tapi itu di atas tanah milik pribadi terdakwa. Istilahnya memberikan sesuatu kepada terdakwa tidak sesuai aturan, apalagi pejabat negara," tegasnya.
Bantuan CSR dari Bank Sulselbar untuk masjid di Pucak Kabupaten Maros disebut cukup tak masuk akal. Proses pencairannya sangat singkat.
"CSR Rp400 juta itu cair dalam waktu singkat. Dua minggu setelah bertemu pak Nurdin dan Mauraga di rujab, proposal baru masuk. (Pencairan) CSR itu kan dipelajari dulu proposalnya, dibentuk tim verifikasi, sampai ditemukan nilai Rp400 juta dan dicairkan pada awal Desember. Tidak bisa sesingkat itu," ujar Andry.
Dari keterangan saksi, lanjut Andry, masjid tersebut juga berdiri di atas lahan pribadi Nurdin Abdullah. Awalnya mengaku sudah diwakafkan, tetapi tidak ada bukti.
Nantinya, JPU KPK akan memanggil pengurus masjid dan ajudan Nurdin Abdullah, Syamsul Bahri. Mereka adalah saksi kunci dari bantuan masjid tersebut.
Baca Juga: Korupsi Lahan Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati
"Jadi kita akan nilai kelanjutannya seperti apa. Dari pihak pengurus masjid maupun dari ajudan terdakwa, Syamsul Bahri. Disitu akan terbuka apa-apa saja. Ini masih dari satu sektor untuk pembangunan masjid belum yang lain," terangnya.
Berita Terkait
-
Pakar Jelaskan Alasan KPK Tak Perlu Ikuti RUU KUHAP Soal Penyadapan
-
Kritik Keterlibatan Ketua KPK di Danantara, PUKAT UGM: kalau Terjadi Korupsi Mau Bagaimana?
-
KPK Undur Batas Waktu Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat Hingga 11 April 2025
-
Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, KPK: Mestinya Cegah Penyalahgunaan Fasilitas
-
KPK Buka Layanan Kunjungan dan Pengiriman Barang untuk Tahanan pada Hari Raya Idulfitri
Tag
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
Rahasia Desa Wunut Klaten Berdaya dengan BRI dan Sejahterakan Warganya
-
Mudik Nyaman Tanpa Khawatir! Ini Upaya Polres Majene Jaga Rumah Warga Selama Libur Lebaran
-
Drama PSU Palopo: Bawaslu Desak KPU Diskualifikasi Calon Wakil Wali Kota?
-
Berpartisipasi dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025, Minyak Telon Lokal Kini Go Global
-
Primadona Ekspor Sulsel Terancam! Tarif Trump Hantui Mete & Kepiting