SuaraSulsel.id - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Andry Lesmana mengungkap modus Nurdin Abdullah untuk mendapatkan uang dari pengusaha. Tak hanya lewat proyek tapi juga dalihnya lewat bantuan sosial.
Kamis, 5 Agustus 2021, JPU KPK menghadirkan tiga orang saksi pada sidang lanjutan terdakwa kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur, Nurdin Abdullah. Mereka adalah Amri Mauraga Direktur Bank Sulselbar, Sakti Rudhy Moha dan Khaeruddin. Mereka berdua ini pengusaha.
Kata Andry, pihaknya saat ini fokus ke dakwaan pasal 12b soal gratifikasi. Ada beberapa fakta di persidangan yang mulai terungkap.
JPU mengaku cara Gubernur Sulsel non aktif itu untuk mengumpulkan uang dari pengusaha adalah lewat bantuan sosial. Modusnya lewat sumbangan masjid dan bantuan sosial Covid-19.
Baca Juga: Direktur Utama Bank Sulselbar Dicecar Soal Aliran Dana ke Nurdin Abdullah
"Sumbangan masjid dan bantuan Covid ini adalah modus yang kita pelajari saat ini. Bisa diyakini sebagai cara untuk mengumpulkan uang. Walau untuk keperluan masjid, tapi itu di atas tanah milik pribadi terdakwa. Istilahnya memberikan sesuatu kepada terdakwa tidak sesuai aturan, apalagi pejabat negara," tegasnya.
Bantuan CSR dari Bank Sulselbar untuk masjid di Pucak Kabupaten Maros disebut cukup tak masuk akal. Proses pencairannya sangat singkat.
"CSR Rp400 juta itu cair dalam waktu singkat. Dua minggu setelah bertemu pak Nurdin dan Mauraga di rujab, proposal baru masuk. (Pencairan) CSR itu kan dipelajari dulu proposalnya, dibentuk tim verifikasi, sampai ditemukan nilai Rp400 juta dan dicairkan pada awal Desember. Tidak bisa sesingkat itu," ujar Andry.
Dari keterangan saksi, lanjut Andry, masjid tersebut juga berdiri di atas lahan pribadi Nurdin Abdullah. Awalnya mengaku sudah diwakafkan, tetapi tidak ada bukti.
Nantinya, JPU KPK akan memanggil pengurus masjid dan ajudan Nurdin Abdullah, Syamsul Bahri. Mereka adalah saksi kunci dari bantuan masjid tersebut.
Baca Juga: Korupsi Lahan Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati
"Jadi kita akan nilai kelanjutannya seperti apa. Dari pihak pengurus masjid maupun dari ajudan terdakwa, Syamsul Bahri. Disitu akan terbuka apa-apa saja. Ini masih dari satu sektor untuk pembangunan masjid belum yang lain," terangnya.
Cara lain, menurut JPU adalah dengan memanfaatkan kondisi di pandemi seperti ini. Pengusaha diminta untuk membantu penanganan Covid-19 yang tidak sesuai prosedur.
Pengusaha mentrasfer lewat rekening pribadi atas nama Nurhidayah dan juga atm bansos Covid-19. Pengusaha ditanya jika ingin membantu, maka bisa saja disalurkan secara langsung. Tak perlu lewat rekening khusus sesuai perintah Nurdin sebagai pejabat negara.
Nurdin sebagai pejabat negara disebut tidak dibolehkan meminta apalagi menerima uang seperti itu. Pertanggungjawaban untuk penggunaan dana tersebut juga tidak ada.
"Pada saat penerimaan ini kan sudah tidak benar. Meski digunakan untuk kepentingan sosial ya tetap tidak benar. Logikanya ya kamu mencuri tapi untuk anak yatim ya tetap salah kan. Itu kalau memang digunakan untuk sosial, faktanya kan tidak tahu sesungguhnya digunakan untuk apa," tuturnya.
Asal diketahui, Nurdin Abdullah dijerat dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Kemudian Pasal 12 B, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
-
KPK Harapkan Pimpinan Baru Bisa Perkuat Regulasi soal Suap untuk Pejabat Asing dan Kekayaan Tak Wajar
-
Jajaran KPK Akan Awasi Pimpinan Baru Agar Tak Lakukan Pelanggaran Etika dan Pidana, Emang Berani?
-
Pesan Alex Marwata ke Pegawai KPK setelah Pimpinan Baru Diisi Polisi-Jaksa
-
Laki-laki Semua, Alexander Marwata Sebut Tak Harus Ada Keterwakilan Gender pada Komposisi Pimpinan KPK
-
Mau Dihapus usai Johanis Tanak jadi Pimpinan Lagi, Alex Marwata Jamin OTT KPK Tetap Ada, Ini Alasannya!
Tag
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Sosok Kasatreskrim AKP Ryanto Ulil Anshar Yang Ditembak Mati Rekannya Sendiri
-
Dikenal Religius, Oknum Dosen Unhas Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi
-
Memanas! Dua Mantan Wali Kota Parepare Saling "Buka Aib" di Rapat Komisi II DPR RI
-
Bye-bye Stadion Mattoanging, Welcome Stadion Sudiang 2025!
-
Polri Tegaskan Netralitas di Pilkada 2024, Ancam Tindak Tegas Anggota yang Berpolitik Praktis