SuaraSulsel.id - Kelanjutan pembangunan Stadion Mattoanging kian ruwet. Pinjaman dari PT SMI sebesar Rp 1,16 triliun tidak dicairkan.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Banggar DPRD Sulsel, Fahruddin Rangga.
Rangga mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Pemprov Sulsel soal kelanjutan Stadion Mattoanging. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang semula diajukan khusus untuk proyek ini tidak cair.
"Dana PEN tahap dua itu tidak akan turun (cair). Kami sudah dapat info dari Pemprov Sulsel," ujar Rangga, Sabtu, 24 April 2021.
Baca Juga: Kerja Dianggap Tidak Maksimal, TGUPP Pemprov Sulsel Dievaluasi
Rangga mengaku kelanjutan Stadion Mattoanging tidak bisa dilakukan tanpa skema pinjaman. Jika menggunakan APBD sangat sulit sekali.
"Tentu ini akan jadi masalah karena jika dibebankan ke APBD maka itu akan sangat berat. Banyak program lain yang jadi prioritas juga, tidak hanya stadion," ungkapnya.
Namun semua keputusan ada di eksekutif. Kata Rangga, pihaknya tetap mendorong agar ada skema pinjaman lain untuk melanjutkan pembangunan.
"Tapi kami serahkan ke Plt Gubernur. DPRD Sulsel tidak akan menghalangi jika sifatnya strategis. Kami juga memberikan pertimbangan masalah anggaran, langkah pembangunan stadion bagaimana agar tetap menggunakan dana PEN," jelasnya.
Selle KS Dalle, legislator Demokrat menambahkan pembangunan Stadion Mattoanging sudah menelan anggaran miliaran. Rugi rasanya jika tidak dilanjutkan.
Baca Juga: Ini Lokasi 4 Proyek Siluman Pemprov Sulsel, Jumlahnya Rp 62,5 Miliar
Miliaran anggaran itu sebelumnya digunakan untuk lelang manajemen konstruksi dan Detail Engineering Design (DED).
"Tapi kami mau dengar dulu alasan dari Plt Gubernur secara langsung soal dana PEN tidak cair kenapa. Di tahun 2020 kita di DPRD sudah dukung anggarannya," tegas Selle.
Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku akan tetap melanjutkan pembangunan stadion. Namun secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
iIa mengaku tak mau ambil resiko. Jika berutang lagi, beban keuangan Pemprov Sulsel akan semakin bertambah.
"Harus kita rasional juga lah, rasionalnya adalah membangun sesuai kemampuan (keuangan) dulu.
Saya tidak mau ambil risiko," kata Sudirman.
Kondisi keuangan Pemprov Sulsel memang diketahui sedang down. Utang yang harus dibayar, cukup besar. Mencapai Rp 300 miliar lebih.
Pemprov Sulsel tahun lalu juga hanya mengandalkan utang PEN tahap I dari PT SMI Rp1,3 triliun. Anggaran itu untuk sejumlah proyek infrastrutkur.
Sudirman mengaku enggan untuk berutang lagi. Makanya, pembangunan harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
"Karena kondisi kita sekarang, berapa utang yang sudah dibayar. Terus saya mau ambil uang darimana? Mau utang lagi?, terus siapa yang mau tanggungjawab nantinya. Intinya, pinjam gantikan, itu tidak bisa. Sudah ada 1,3 triliun (PEN) yang harus ditutupi dulu," jelasnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Sosok Kasatreskrim AKP Ryanto Ulil Anshar Yang Ditembak Mati Rekannya Sendiri
-
Dikenal Religius, Oknum Dosen Unhas Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi
-
Memanas! Dua Mantan Wali Kota Parepare Saling "Buka Aib" di Rapat Komisi II DPR RI
-
Bye-bye Stadion Mattoanging, Welcome Stadion Sudiang 2025!
-
Polri Tegaskan Netralitas di Pilkada 2024, Ancam Tindak Tegas Anggota yang Berpolitik Praktis