Kiki Suryani dan Virna Ria Zalda Jadi Saksi Kasus Nurdin Abdullah

SuaraSulsel.id - Dua karyawan perusahaan swasta dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan mereka berhubungan dengan kasus yang menjerat Gubernur Sulsel non aktif, Nurdin Abdullah.

Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan mereka adalah Kiki Suryani dan Virna Ria Zalda. Keduanya diperiksa sebagai saksi.

"Hari ini, Rabu (17/3/2021) diagendakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi perkara dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021," kata Ali Fikri melalui pesan tertulis yang diterima SuaraSulsel.id, Rabu, 17 Maret 2021.

Tak diketahui pasti hubungan keduanya dengan Nurdin Abdullah. Namun, pemeriksaan keduanya dilakukan di Gedung KPK.

Baca Juga: Nurdin Abdullah Punya Perintah Khusus untuk Menangkan Kontraktor

"Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," tukas Ali.

Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret nama Gubernur Sulawesi Selatan non aktif, Nurdin Abdullah terus bergulir. Keterangan dari sejumlah saksi terus digali.

Pekan lalu, ada lima pegawai Pemprov Sulsel yang diperiksa terkait kasus tersebut. Mereka dimintai keterangan sebagai saksi.

Ketiga tersangka yakni Nurdin Abdullah, Edy Rahmat, dan Agung Sucipto juga sudah dimintai konfirmasi awal mengenai identitas masing-masing. Selanjutnya akan lanjut ke tahap materi pemeriksaan.

Tim Penyidik KPK akan kembali mengagendakan untuk pemeriksaan masing-masing sebagai tersangka jika nanti sudah didampingi oleh tim penasihat hukum.

Baca Juga: 7 Pegawai Pemprov Sulsel Diperiksa KPK Terkait OTT Nurdin Abdullah

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membantah anggapan yang beredar di masyarakat. Bahwa Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah ditangkap karena ada kepentingan politik atau pesanan dari orang atau kelompok tertentu.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Lili Pintauli Siregar. Saat berdiskusi dengan sejumlah wartawan di Makassar, Selasa 16 Maret 2021.

Untuk menangkap seorang kepala daerah, kata Lili, prosesnya sangat ketat. Perlu bukti kuat dan harus mendapatkan persetujuan semua pimpinan KPK.

Bukti-bukti yang disodorkan penyidik akan dikaji oleh semua pimpinan. Termasuk jika ada operasi penyadapan. Melibatkan Dewan Pengawas KPK.

Penyidik bekerja independen. Tidak boleh diintervensi oleh pimpinan. Tapi pimpinan tetap mengawasi kerja para penyidik.

"Saya pastikan ini tidak lah titipan politik. Sangat tidak. Kalau ada berkembang di luar boleh kita bebas berbicara apa pun. Tinggal apakah berita tersebut membuat masyarakat cerdas menerima atau terprovokasi," katanya.

Lili mengatakan, usai Nurdin Abdullah terjaring operasi tangkap tangan. Semua pimpinan langsung diminta berkumpul di kantor. Untuk membahas apakah Nurdin Abdullah pantas dijadikan tersangka atau dikembalikan.

Pimpinan KPK hanya butuh waktu 1 x 24 jam untuk menetapkan status tersangka.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing