- Pansus DPRD Gowa mengungkap pencabutan sepihak beasiswa doktoral diduga akibat masalah pribadi bupati terhadap saksi Rezqila.
- Proyek pengadaan seragam sekolah senilai Rp16 miliar di Gowa diduga melibatkan pihak luar untuk mengatur harga barang.
- Mantan Inspektur daerah memberikan kesaksian mengenai pengakuan hubungan asmara antara Bupati Gowa dengan konsultan politik Muhammad Basri.
Setelah mendengar keterangan saksi, sejumlah anggota pansus menilai pencabutan bantuan beasiswa tersebut tidak didasarkan pada alasan administratif maupun pelanggaran aturan penerima bantuan.
"Kalau melihat keterangan yang disampaikan saksi, pencabutan beasiswa ini diduga lebih didasarkan pada kepentingan pribadi dibanding alasan administratif. Ini tentu sangat disayangkan," kata anggota Pansus DPRD Gowa, Ramli Rewa.
2. Pengadaan Seragam Gratis Rp16 Miliar, Nama 'Orang Bupati' Muncul di Sidang
Selain persoalan beasiswa, pansus juga mendalami proyek pengadaan seragam sekolah gratis senilai Rp16 miliar yang dikelola Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.
Baca Juga:Hak Angket Bupati Gowa Memanas, DPRD dan Pansus Digugat ke Pengadilan
Program tersebut mencakup pengadaan sekitar 20 ribu lembar seragam sekolah untuk siswa.
Dalam rapat pansus, sejumlah saksi mengungkap adanya dugaan keterlibatan pihak di luar struktur resmi pemerintahan dalam proses pengadaan barang.
Ketua Pansus DPRD Gowa, Kasim Sila mengatakan dari hasil pendalaman sementara muncul dua nama berinisial SA dan MBK atau Muhammad Basri yang disebut-sebut berperan dalam proses penawaran hingga pelaksanaan pengadaan.
Dari keterangan saksi, SA diduga melakukan pembicaraan harga dengan penyedia barang. Sementara anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp16 miliar.
Sales Marketing PT Urban Ritel Internasional, Ika mengaku perusahaannya sejak awal diminta menawarkan produk dengan harga serendah mungkin.
Baca Juga:Bupati Gowa Digoyang Hak Angket Dugaan Perselingkuhan, Bisakah Berujung Pemakzulan?
"Awalnya kami dihubungi untuk penawaran dan barang yang disepakati adalah barang dengan harga paling murah sesuai permintaan dari Pak SA," katanya saat memberikan keterangan.
Pansus juga menyoroti dugaan adanya kesepakatan harga yang terjadi sebelum proses pengadaan berjalan secara resmi.
Temuan lain yang menjadi perhatian muncul dari kesaksian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Taufiq Mursad.
Dalam rapat, Taufiq mengaku pernah dipanggil oleh Bupati Gowa setelah anggaran program tersebut ditetapkan.
"Setelah penetapan anggaran saya dipanggil menghadap oleh bupati dan beliau bilang, 'oke jalankan dan nanti ada orangku yang kerjakan'," ujar Taufiq di hadapan anggota pansus.
Keterangan itu kemudian menjadi salah satu materi yang didalami lebih lanjut oleh pansus untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan pihak luar dalam proyek tersebut.
