- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengoptimalkan penagihan pajak kendaraan melalui razia jalanan dan pengiriman surat tagihan langsung kepada wajib pajak.
- Pemerintah mendorong ASN menggunakan program Sipijar untuk melunasi tunggakan pajak guna meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada triwulan pertama 2026.
- Bapenda Sulsel akan menggandeng aparat penegak hukum untuk menagih potensi pajak senilai Rp1,7 triliun dari 1,9 juta kendaraan menunggak.
SuaraSulsel.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mencari cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Salah satu langkah yang kini digencarkan adalah menagih langsung pajak kendaraan bermotor hingga ke rumah wajib pajak.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang PAD Bapenda Sulsel, Muhammad Irvandi Thamrin mengatakan berbagai strategi tengah dijalankan pihaknya secara masif. Mulai dari razia di jalan hingga pendekatan langsung ke masyarakat.
"Sekarang penertiban pajak sudah dilakukan lebih masif. UPT di kabupaten/kota rutin melakukan sweeping di jalan untuk menjaring kendaraan yang menunggak," ujarnya, Rabu, 15 April 2026.
Baca Juga:Banyak Hadiah Mobil dan Motor! Cara Pemprov Sulsel Rayu Warga agar Taat Bayar Pajak
Selain itu, Bapenda juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SP3D) kepada wajib pajak.
Surat tersebut menjadi pengingat sekaligus tagihan resmi bagi masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya.
"Kami kerjasama dengan Bapenda di Kabupaten Kota untuk proses pengantaran SP3D, yaitu semacam surat tagihan ke masing-masing wajib pajak," jelasnya.
Strategi lain yang kini mulai dioptimalkan adalah pendataan khusus terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan.
Para ASN tersebut nantinya diarahkan untuk mengikuti program Sipijar (Simpanan dan Pinjaman Pajak Daerah) yang difasilitasi oleh Bank Sulselbar.
Baca Juga:1,9 Juta Kendaraan di Sulsel Nunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp1,7 Triliun
"Program ini sebenarnya sudah lama ada, tapi kurang tersosialisasi. Sekarang kami dorong kembali agar ASN bisa memanfaatkannya untuk melunasi pajak," kata Irvandi.
Realisasi PAD Masih Rendah, Namun Tumbuh Positif
Di tengah berbagai upaya tersebut, realisasi PAD Sulsel hingga triwulan I 2026 masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan target tahunan.
Dari target PAD sebesar Rp6,6 triliun, realisasi yang tercapai baru sekitar Rp824 miliar atau 14,35 persen.
Khusus pajak daerah, target yang ditetapkan sebesar Rp5,2 triliun, dengan realisasi hingga Maret mencapai Rp746 miliar.
Untuk pajak kendaraan bermotor, realisasinya tercatat sebesar Rp234 miliar atau sekitar 13,11 persen dari target.
