- Seorang lansia bernama Wahbah (85) yang kondisi fisiknya lemah terpaksa dibawa ke kantor kelurahan pada 16 Desember 2025
- Pembawaan tersebut dilakukan karena kebijakan mengharuskan penerima bantuan pemerintah hadir langsung untuk mengambil jatah beras dan minyak
- Wahbah digendong warga dan diangkut bentor, memicu perhatian publik dan viral karena prosedur administrasi yang kaku
SuaraSulsel.id - Namanya Wahbah. Usianya 85 tahun. Tubuhnya rapuh. Hari-harinya lebih banyak dihabiskan di atas tempat tidur.
Sejak lama ia sakit dan tak lagi mampu berdiri, apalagi berjalan.
Namun, pada Selasa, 16 Desember 2025, siang perempuan renta itu terpaksa keluar rumah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Digendong seperti bayi, lalu diangkut menggunakan bentor (becak motor) menuju kantor kelurahan.
Baca Juga:Ditolak Banyak RS, Muh Ikram Langsung Ditangani RSUD Daya: Kisah Anak Yatim Viral di Makassar
Bukan untuk berobat. Bukan pula untuk urusan mendesak lain.
Wahbah dibawa demi dua karung beras dan empat bungkus minyak goreng. Ini adalah bantuan pemerintah yang sejatinya memang menjadi haknya.
Hujan deras sempat turun siang itu. Sebenarnya, keluarga tak ingin mengambil risiko membawa Wahbah keluar rumah.
Kondisinya baru pulang dari rumah sakit. Badannya lemah. Kakinya tak lagi bisa menopang tubuh.
Namun, semua bermula saat staf di kelurahan mengatakan harus yang bersangkutan yang ambil.
Baca Juga:5 Ide Liburan Keluarga Anti Bosan Dekat Makassar Sambut Akhir Tahun
Emmi (65), menantu Wahbah, mengisahkan bagaimana drama itu bermula. Informasi pembagian sembako ia terima dari lingkungan sekitar.
Ati, adik Emmi, diminta mengambilkan karena selama ini dipercaya mantan RT bersama tetangga bernama Daeng Enre.
Namun setibanya di kantor kelurahan, Ati ditolak. Alasannya, pengambilan bantuan harus dilakukan langsung oleh penerima.
"Dia bilang harus bawa KTP mama. Sudah dibawa KTP-nya, tapi tetap tidak bisa," kata Emmi, suaranya masih bergetar menahan kesal, Rabu, 17 Desember 2025.
Bagi Emmi, penolakan itu tak masuk akal. KTP sudah ada. Identitas jelas.
Wahbah memang terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah. Tapi kebijakan seolah kaku, tak ada toleransi sedikit pun.
Awalnya, Emmi melarang keras membawa mertuanya keluar rumah. Hujan, dan riwayat sakit membuatnya khawatir.
Ia memilih datang sendiri ke kantor lurah untuk menjelaskan kondisi Wahbah. Namun, yang ia temui bukan empati.
"Bukan pegawainya menerima dengan baik. Mukanya malah beringas," ujar Emmi.
Ia mencoba berbicara baik-baik. Menjelaskan bahwa Wahbah baru keluar rumah sakit, sudah tidak bisa berjalan, dan hanya ingin mengambil haknya.
Ia mempertanyakan mengapa dulu pengambilan bisa diwakilkan, tapi kini tidak lagi. Jawaban yang diterima pun tetap sama. Tidak bisa.
"Ini bukan soal kita tidak mampu beli beras. Ini hak orang tua," tegas Emmi.
Kekecewaan berubah menjadi kemarahan. Bukan semata karena dua karung beras, tapi karena rasa harga diri yang seperti dilucuti perlahan.
Emmi bilang adiknya bolak-balik, ditolak, dipingpong, hanya demi bantuan yang memang diperuntukkan bagi warga seperti Wahbah.
Emmi pun meminta bertemu lurah. Jawabannya, lurah juga tidak ada.
"Kalau pun tidak ada, harusnya staf diberi tahu. Kalau orang bawa KTP, kasih haknya," ujarnya kesal.
Di tengah ketegangan itu, keputusan yang awalnya dihindari akhirnya terjadi. Wahbah dibawa ke kelurahan.
Warga sekitar bergotong royong menggendong tubuh renta itu, menaikkannya ke bentor, lalu menuju kantor kelurahan.
Pemandangan itu sontak menyedot perhatian. Seorang nenek sakit, terbaring lemah, digiring ke kantor pemerintahan hanya untuk membuktikan bahwa ia masih hidup dan layak menerima bantuan.
Barulah setelah itu, lurah muncul.
"Tidak usah bu, nanti saya kunjungan," kata lurah, menurut penuturan Emmi.
Sayangnya sudah terlambat. Warga yang kecewa terlanjur mengambil video dan memviralkan.
"Karena tidak percaya orangnya sakit, makanya masyarakat bawa langsung," ucap Emmi.
Kisah Wahbah menggambarkan wajah birokrasi di negara kita yang kadang terlalu sibuk menjaga aturan, sampai lupa tentang kemanusiaan.
Proses administrasi yang kaku semacam ini malah menjadi beban tambahan bagi yang paling lemah, seperti lansia.
Di negeri ini, bantuan sosial sering digaungkan sebagai wujud kehadiran negara. Tapi, bagi Wahbah, negara baru benar-benar terasa hadir setelah ia terpaksa digendong keluar rumah dan dalam keadaan sakit demi dua karung beras.
Penjelasan Lurah
Lurah Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Budiyanto akhirnya angkat bicara terkait peristiwa warganya, seorang lansia berusia 85 tahun yang terpaksa digendong ke kantor kelurahan demi mendapatkan bantuan beras pemerintah.
Ia menyebut kejadian tersebut dipicu persoalan administrasi dan perbedaan penafsiran petunjuk teknis (juknis) di lapangan.
Budiyanto menjelaskan, dalam juknis penyaluran bantuan pangan, pengambilan bantuan pada prinsipnya dapat diwakilkan, dengan syarat perwakilan tersebut masih tercatat dalam satu kartu keluarga (KK) yang sama dengan penerima manfaat.
"Dalam juknis sebenarnya bisa diwakili, asalkan yang mewakili itu satu KK. Sementara yang datang marah-marah di kantor itu tidak terdaftar dalam KK yang bersangkutan. Jadi saya tidak terlalu menyalahkan staf, karena mereka berpedoman pada juknis," ujar Budiyanto saat dihubungi, Rabu, 17 Desember 2025.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data administrasi, Wahbah, nenek lansia tersebut saat ini tercatat tinggal seorang diri. Seluruh anggota keluarga yang sebelumnya tertera dalam KK tersebut telah meninggal dunia.
"Di KK itu semua anggota keluarganya sudah meninggal, tinggal nenek itu sendiri. Yang datang ke kantor itu menantunya, tapi memang tidak satu KK," jelas Budiyanto.
Meski demikian, Budiyanto mengakui bahwa secara kemanusiaan, Wahbah tetap berhak mendapatkan bantuan. Karena itu, ia mengaku mengambil jalan tengah dengan tetap memerintahkan stafnya menyerahkan bantuan tersebut.
"Karena saya pikir ini nenek sudah tua dan butuh makan, saya bilang kasih saja itu haknya. Soal administrasi, saya yang tanggung jawab," katanya.
Ia menyebut keputusan tersebut diambil agar hak warga tidak terhambat oleh persoalan administratif. Namun ke depan, pihak kelurahan akan berupaya membenahi data kependudukan Wahbah agar kejadian serupa tidak terulang.
"Saran saya ke keluarga, KK-nya perlu diperbarui, termasuk barcode-nya. Ke depan kami juga akan bicarakan bagaimana agar nenek ini tetap mendapat bantuan tanpa harus datang ke kantor," ujarnya.
Budiyanto juga membantah bahwa pihak kelurahan memaksa Wahbah datang langsung ke kantor. Ia menyebut, semula pihak kelurahan justru berencana mendatangi rumah Wahbah setelah menerima informasi bahwa lansia tersebut dalam kondisi sakit.
"Sebenarnya kemarin itu rencananya kami mau datangi rumahnya. Berasnya sudah disiapkan, saya sendiri yang mau antar. Tapi karena sudah terlanjur dibawa pakai bentor dan sampai di depan kantor, akhirnya jadi seperti itu," katanya.
Ia mengakui kemungkinan ada kekhilafan dari stafnya dalam berkomunikasi. Menurutnya, hal itu lebih disebabkan kekhawatiran staf agar tidak menyalahi aturan.
"Mungkin ada khilaf dari staf, kami mohon maaf. Tapi itu karena mereka takut salah administrasi," ucapnya.
Budiyanto memastikan Wahbah masih layak menerima bantuan sosial ke depan. Apalagi wilayah tempat tinggalnya tergolong kawasan padat dan kumuh.
"Neneknya tetap layak dapat bantuan. Ke depan RT dan RW yang baru dilantik akan kami minta mendata ulang penerima bantuan," ujarnya.
Wali kota Makassar, Munafri Arifuddin juga menegaskan kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak Pemkot agar ke depan pelayanan publik dapat lebih mengedepankan aspek kemanusiaan tanpa mengabaikan aturan.
Appi, sapaannya mengaku masalah tersebut sudah selesai. Lurah dan camat setempat sudah mendatangi langsung rumah nenek tersebut.
"Kami akan perbaiki ke depan. Ini jadi pelajaran agar pelayanan bisa lebih manusiawi," kata Appi.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
