- Nusron Wahid menegaskan bahwa hak barat atau Eigendom Verponding tidak lagi diakui. Sebagai dasar kepemilikan tanah di Indonesia.
- Pemegang hak barat baru bisa mengurus sertifikat resmi jika memenuhi empat syarat
- Pemprov Sulsel sudah melakukan upaya hukum kasasi dengan membawa novum
Atas putusan banding tersebut, BPN Provinsi Sulsel, BPN Kota Makassar dan Pemprov Sulsel mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 8 April 2025.
Dalam memori kasasi, BPN menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi, yang dinilai keliru dan bertentangan dengan hukum acara perdata.
Menurut kuasa hukum BPN, hakim tingkat banding terlalu memaksakan pertimbangan bahwa objek gugatan antara penggugat asal dan intervensi berada di lokasi yang sama, padahal batas-batas tanah tidak jelas.
BPN juga menilai hakim banding keliru mempertimbangkan tanah bekas hak barat yang seharusnya sudah tidak memiliki kekuatan hukum.
Baca Juga:Maher Zain dan Harris J Siap Guncang Makassar dalam BSI Maher Zain Live in Concert 2025
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 ditegaskan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku, dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
"Pendaftaran tanah bekas hak barat hanya bisa dilakukan dengan surat pernyataan penguasaan fisik yang diketahui dua orang saksi dan bertanggung jawab secara hukum," jelas dokumen keberatan BPN tersebut.
Senada dengan Menteri ATR, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menegaskan bahwa Eigendom Verponding sudah gugur sejak 1981, mengacu pada ketentuan dalam UUPA tahun 1960.
"Kalau Undang-Undang Pokok Agraria terbit tahun 1961, maka 20 tahun setelahnya, yaitu tahun 1981, hak barat itu berakhir dengan sendirinya," ujarnya.
Ia juga menyoroti kejanggalan dalam bukti yang diajukan pihak De Munnik di pengadilan.
Baca Juga:Anak Korban Penculikan Diberi Pendampingan Pemulihan Traumatik
"Kemenangan De Munnik ini sudah salah sejak awal. Alas hak yang digunakan itu palsu. Masa surat yang dibuat tahun 2002 menjelaskan keadaan tahun 2005. Kau bukan peramal," ujarnya dengan nada geram.
Sekda menegaskan, Pemprov Sulsel sudah memerintahkan Biro Hukum untuk melanjutkan upaya hukum kasasi dengan membawa novum (alat bukti baru).
"Kalau persidangan berjalan normatif, kita pasti menang. Pemerintah tidak boleh kalah karena tanah itu sudah dikuasai rakyat," tambahnya.
Ia memastikan pemerintah akan berupaya maksimal agar lahan tersebut tidak jatuh ke tangan pihak lain.
"Rakyat sudah menguasai tanah itu. Tidak disuruh pun, mereka akan mempertahankannya," katanya.
Menurutnya, perjuangan mempertahankan tanah adalah bagian dari harga diri rakyat.
