- Wamenhan Donny Ermawan Taufanto mengukuhkan 500 Komcad ASN Pemprov Sulawesi Selatan di Makassar pada Rabu, 13 Mei 2026.
- Pemprov Sulawesi Selatan menjadi pelopor nasional dalam penerapan program Komcad ASN untuk memperkuat sistem pertahanan negara Indonesia.
- Langkah strategis ini mendapatkan apresiasi tinggi karena mencerminkan semangat nasionalisme luar biasa dari para ASN di Sulawesi Selatan.
SuaraSulsel.id - Wakil Menteri Pertahanan RI, Donny Ermawan Taufanto, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman yang menjadikan Komponen Cadangan (Komcad) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pilot project nasional.
Apresiasi tersebut disampaikan usai mengukuhkan dan menetapkan 500 Komcad ASN Pemprov Sulsel di Lapangan Karebosi, Makassar, Rabu (13/5/2026).
“Saya apresiasi kepada Sulawesi Selatan dan Bapak Gubernur yang telah memulai, jadi pioner. Saya ucapkan selamat kepada Sulawesi Selatan karena sudah jadi pioner. Karena di pemerintah provinsi lain itu belum ada, baru ini kita laksanakan pertama kali dari Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Donny.
Ia menilai semangat nasionalisme masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya para ASN lingkup Pemprov Sulsel, sangat luar biasa dalam mendukung program pertahanan negara melalui pembentukan Komcad ASN.
Baca Juga:Andi Sudirman: Komcad ASN Sulsel Harus Jadi Teladan
“Saya tadi mendengar sangat luar biasa dari Pak Gubernur, semangat dari masyarakat Sulawesi Selatan umumnya dan khususnya pegawai ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” katanya.
Menurut Donny, semangat bela negara masyarakat Sulsel telah terbukti sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, nasionalisme masyarakat Sulawesi Selatan tidak perlu diragukan lagi.
“Melihat dari sejarah, saya rasa nasionalisme masyarakat Sulawesi Selatan tidak perlu dipertanyakan lagi. Bagaimana kita mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan kita,” tuturnya.
Program Komcad ASN ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara melalui keterlibatan unsur sipil, sekaligus menjadikan Sulawesi Selatan sebagai daerah pertama di Indonesia yang menerapkannya di tingkat pemerintah provinsi.
Baca Juga:Dugaan Perselingkuhan Dosen dan ASN di Bone: Suami Perlihatkan Foto Vulgar ke Polisi
