Makassar Bakal Dikepung Demo 8 September, Ini Titik-Titiknya!

Kota Makassar diperkirakan akan dipadati oleh sejumlah aksi unjuk rasa dari berbagai elemen

Muhammad Yunus
Senin, 08 September 2025 | 05:15 WIB
Makassar Bakal Dikepung Demo 8 September, Ini Titik-Titiknya!
Ilustrasi: Personel polisi menghalau pengunjuk rasa di Jalan Letjend S Parman, depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025) [Suara.com/ANTARA]

SuaraSulsel.id - Kota Makassar diperkirakan akan dipadati oleh sejumlah aksi unjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat pada Senin, 8 September 2025.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat lebih dari sepuluh titik aksi dengan beragam isu yang diangkat.

Mulai dari dugaan korupsi hingga persoalan lingkungan dan pelayanan publik.

Pagi Hari: Awal Gelombang Aksi

Baca Juga:Laga Persita vs PSM Makassar Mendadak Pindah Venue! Ini Alasannya

Sejak pukul 08.00 Wita, kelompok Amarah Rakyat Bersatu akan memulai aksi di kawasan Antang, Kantor Gubernur Sulsel, hingga Kantor Aplikator Maxim di Gowa.

Massa diperkirakan mencapai 500 orang dengan tuntutan agar pemerintah segera merespons aspirasi rakyat.

Kemudian pukul 10.00 Wita, Aliansi Mahasiswa Bersatu Aksi dijadwalkan menggelar unjuk rasa di Mapolda Sulsel, Jl. Perintis Kemerdekaan.

Aksi ini menyoroti dugaan pemukulan yang dilakukan Kapolres Sinjai saat aksi di depan DPRD Sinjai.

Siang Hari: Titik Aksi Menyebar

Baca Juga:Dua Kelompok Warga di Makassar Kembali Bentrok, Saling Serang Pakai Panah

Mulai pukul 13.00 Wita, gelombang aksi semakin meluas. Beberapa kelompok mahasiswa akan turun ke jalan, antara lain:

Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum Sulsel di Kejati Sulsel dan Flyover Pettarani, membawa isu dugaan korupsi anggaran DPRD Tana Toraja.

Aliansi Mahasiswa Makassar Anti Rasis (AMMAR) di Yayasan Budi Luhur, menuntut penindakan dugaan rasisme dan ketiadaan instalasi pengolahan limbah (IPAL).

Persatuan Lingkaran Aktivis Sulsel di KFC Gelael, Kantor Wali Kota, dan PTSP Makassar, memprotes perizinan amdalalin yang dinilai melanggar aturan.

Mahasiswa Peduli Rakyat (MPR) di Dinas Pariwisata Sulsel, mengecam pelaku usaha hiburan malam yang melanggar surat edaran gubernur.

Kesatuan Aktivis Mahasiswa Indonesia di Kejati Sulsel, mengangkat isu dugaan nepotisme dalam pengadaan buku sekolah di Takalar.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini

Mau notif berita penting & breaking news dari kami?