Dhonny menambahkan, inflasi di Sulsel juga masih cukup terkendali.
Pada April 2025, tingkat inflasi di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 1,75 persen, bahkan mencatat deflasi sebesar 0,34 persen dalam sebulan.
Namun, Parepare mencatat inflasi tahunan tertinggi di Sulsel. Yakni 2,69 persen, meningkat 0,64 persen dibanding tahun lalu.
Menurut Dhonny, tingginya inflasi di Parepare lebih disebabkan oleh karakter wilayah yang bukan merupakan daerah produksi. Melainkan daerah konsumsi yang bergantung pada distribusi barang dari wilayah lain.
Baca Juga:Jangan Tertipu! Ini 5 Tips Aman Transaksi QRIS dari Bank Indonesia
Secara umum, proyeksi pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi diperkirakan naik dari 6,3 persen menjadi 6,4 persen.
Cukup lumayan dibanding pulau Jawa, Bali, Maluku dan Papua yang justru mengalami konstraksi.
Kata Dhonny, penopang ekonomi nasional di tengah gejolak global dan geopolitik saat ini hanya Sumatra dan Sulawesi.
Namun, kontribusi Sulawesi Selatan terhadap angka ini tergolong moderat.
Dengan mesin pertumbuhan yang melambat dan ekspor yang tidak sekuat dulu, ekonomi Sulsel dinilai belum benar-benar aman.
Baca Juga:Luas Wilayah Sulsel Berkurang Ribuan Kilometer, Jadi Milik Siapa?
"Risiko global masih sangat besar dan ekonomi kita belum cukup aman," tegasnya.
Sementara itu, Deputi Kepala BI Sulsel, Wahyu Purnama menekankan bahwa perang yang terjadi di Timur Tengah dan Eropa bukan hanya mengancam stabilitas keamanan global, tetapi juga berpotensi memperparah inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional hingga daerah.
"Perang Ukraina-Rusia saja sudah membuat inflasi dunia naik tajam. Sekarang muncul lagi konflik Israel-Iran yang jika membesar dan melibatkan sekutu-sekutu mereka, bisa berdampak luar biasa terhadap harga minyak dan emas dunia," kata Wahyu.
Ia menyebut, jika situasi ini berkembang menjadi konflik bersenjata nuklir, dampaknya bisa mengancam seluruh negara, bukan hanya ekonomi.
"Satu bom nuklir saja bisa meluluhlantakkan satu negara. Amerika memiliki sekitar 5.200 senjata nuklir, Rusia bahkan lebih dari 5.800. Kalau satu saja dijatuhkan, itu kiamat ekonomi," tegasnya.
Menurut Wahyu, Indonesia sebagai bagian dari ekonomi global tidak bisa luput dari efek domino konflik global. Salah satu potensi dampaknya adalah meningkatnya harga energi dan barang kebutuhan pokok, yang berujung pada inflasi tinggi.
