Tangis Honorer Sulsel: 'Dibuang Setelah Tidak Lolos PPPK'

SuaraSulsel.id - Bagi JS (35 tahun), menjadi honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bukan sekadar pekerjaan.

Itu adalah bentuk pengabdian, tempat ia menambatkan harapan hidup selama lebih dari 11 tahun.

Namun, semua itu kini hanya tinggal kenangan. Surat edaran yang ia terima pada akhir Mei 2025 mengakhiri masa pengabdiannya secara mendadak.

"Waktu itu hari Rabu, tanggal 28 Mei. Saya tahu dari teman. Dia kirimkan surat edaran itu. Katanya kita semua honorer yang tidak lolos PPPK akan disetop gajinya dan dirumahkan," ujarnya sambil terisak menahan tangis, Selasa, 10 Juni 2025.

JS mengawali kariernya sebagai tenaga honorer pada 2014.

Awalnya, ia ditempatkan di bagian Humas, kemudian berpindah ke Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), dan terakhir kembali ke Humas setelah kedua unit OPD tersebut dilebur.

11 tahun bukan waktu yang singkat untuk sebuah pekerjaan tanpa status tetap. Tapi JS menjalaninya dengan loyalitas yang tak diragukan.

"Dari pertama masuk itu saya digaji Rp 1,2 juta. Naik perlahan-lahan, terakhir dapat Rp 2,5 juta per bulan," katanya.

Istrinya pun bekerja. Tapi nasib mereka tak jauh berbeda. Tak ada kepastian soal status kepegawaian mereka.

"Istri saya juga masih honor, kerja di Kajang, Bulukumba. Ya, sama-sama belum ada kepastian juga," lanjutnya.

JS bukan satu-satunya. Ia adalah bagian dari 2.017 honorer Pemprov Sulsel yang tak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan kini harus menerima kenyataan.

Mereka diberhentikan dari pekerjaan yang selama ini menjadi sandaran hidup.

Ia mengaku sempat ikut seleksi PPPK tahap pertama. Namun ia tak kebagian kuota.

Katanya, tak ada bimbingan khusus, tak ada pendampingan dari dinas, dan yang paling membuatnya kecewa, tidak ada pembelaan dari pihak instansi.

"Harusnya bagian kepegawaian itu tegas dan membantu. Tapi kami ini dilepas seperti anak ayam. Disuruh cari jalan sendiri," katanya dengan nada getir.