Ketiadaan komunikasi resmi dari dinas pun membuat situasi semakin menggantung.
Sejauh ini, ia hanya mendengar pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Sukarniaty Kondolele di media massa yang meminta honorer tidak lolos PPPK untuk berhenti bekerja.
JS menyebut hingga kini ia juga belum mendapatkan surat resmi pemberhentian.
Tidak ada penjelasan langsung, tidak ada ruang klarifikasi, tidak pula opsi untuk masa transisi. Yang ada hanyalah pengumuman sepihak yang disampaikan secara pasif.
Baca Juga:Tak Ada Lagi Gaji, Nasib Ribuan Honorer Sulsel Dihapus Sistem
Bertahan di Tengah Ketidakpastian
Dengan penghasilan utama yang mendadak terputus, JS kini harus berpikir keras bagaimana caranya tetap bertahan hidup.
Meski belum punya anak, kebutuhan rumah tangga tetap berjalan. Dan beban batin karena merasa tidak dihargai setelah bertahun-tahun mengabdi, justru yang paling berat dipikul.
"Jadi kepikiran semuanya sampai saya sakit," terangnya.
Ketika ditanya apakah ia sudah punya rencana ke depan, JS hanya menggeleng pelan.
Baca Juga:Pemprov Sulsel Stop Terbitkan Izin Kelab Malam, Perang Lawan Diskotek Ilegal Dimulai!
"Tapi mau tidak mau harus ki cari pekerjaan. Tidak mungkin juga (berharap ke istri). Gaji istri saya (tidak) seberapa" ucapnya.
Harapan JS kini hanya satu. Setidaknya ada kejelasan. Kalau pun tak bisa dipekerjakan kembali, ia berharap ada solusi yang manusiawi.
Ia berharap Pemprov Sulsel bisa mengupayakan solusi bagi orang-orang yang telah bertahun-tahun menjadi tulang punggung di birokrasi tanpa pengakuan formal.
"Saya sempat dengar ada solusi, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Kalau memang tidak ada, ya diterima. Namanya juga rezeki, tidak ada yang tahu. Tapi berat memang," katanya.
Potret Ketimpangan dan Janji Pemerintah
Kasus seperti JS bukanlah yang pertama. Di tengah kebijakan penyederhanaan tenaga non-ASN, ribuan honorer di seluruh Indonesia menghadapi nasib serupa.
