SuaraSulsel.id - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengumpulkan sejumlah aplikator ojek online.
Menyusul keluhan asosiasi terkait isu potongan tarif yang dinilai melebihi 20 persen dari ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
"Ini hadir para pelaku usaha dari bisnis digital transportasi dengan harapan bahwa pada kesempatan hari ini kita bisa berdiskusi terkait dengan beberapa isu yang berkembang di tengah masyarakat," kata Menhub di sela mengumpulkan sejumlah perusahaan aplikator di Jakarta, Senin 19 Mei 2025.
Pertemuan itu dihadiri pelaku usaha transportasi digital seperti Grab, Maxim, Goto dan inDrive.
Baca Juga:Negara ke Mana? Ribuan Warga Makassar Terancam Digusur Karena Dokumen Belanda
Dengan harapan dapat membahas isu-isu aktual yang tengah berkembang di masyarakat dan menjadi perhatian publik, termasuk soal potongan biaya dari aplikator.
Kementerian Perhubungan berharap isu-isu tersebut dapat dikomunikasikan secara terbuka dengan semua pihak.
Bukan hanya satu sisi, demi mencari solusi terbaik secara menyeluruh dan berimbang.
Menurut Menhub, ekosistem transportasi daring melibatkan banyak pihak, sehingga penyelesaian persoalan tidak bisa dilakukan secara sepihak.
Melainkan harus dengan pendekatan kolaboratif dan dialog konstruktif.
Baca Juga:Intip Transformasi Makassar New Port: Pelabuhan Kelas Dunia Siap Dongkrak Ekonomi Indonesia Timur
Menhub menilai akan sangat bijak jika semua pihak dapat saling mendengarkan dan memahami permasalahan yang muncul di industri transportasi online secara jernih dan objektif.
"Tentu akan sangat arif apabila kita bisa mendengarkan apa yang menjadi permasalahan atau apa yang menjadi isu yang ada pada bisnis online ini," ujar Menhub.
"Begitu juga dari pihak pemerintah tentu tidak hanya semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan tapi juga melibatkan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemerintahan," tambahnya.
Menhub menegaskan pentingnya duduk bersama dengan kepala dingin untuk merumuskan solusi atau membangun komunikasi terhadap persoalan yang belum terjawab secara menyeluruh.
Hingga pukul 13.42 WIB, pertemuan antara Menhub dan sejumlah perusahaan aplikasi ojol masih terus berlangsung.
Menteri Perhubungan memimpin langsung pertemuan tersebut.
Sebelumnya, sekitar 500 ribu pengemudi ojek online (ojol) akan mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak pada Selasa, 20 Mei 2025, sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang diduga melanggar regulasi.
"Garda Indonesia sebagai asosiasi pengemudi ojol menyatakan meminta maaf kepada warga masyarakat Jakarta dan aglomerasi Jabodetabek karena pada hari Selasa 20 Mei 2025, Kota Jakarta akan diserbu pengemudi ojek online gabungan roda 2 dan roda 4 dalam rangka aksi unjuk rasa akbar dan reuni aspirasi aksi akbar 205," kata Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Aksi tersebut akan diikuti pengemudi ojol dan taksi online dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, hingga Palembang, Lampung, dan wilayah Banten Raya.
Aksi akbar 205 yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga selesai akan dipusatkan di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR RI.
Sehingga berpotensi melumpuhkan sebagian Jakarta akibat kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan.
Aksi 205 diperkirakan berlangsung serentak di hampir seluruh kota Indonesia, melibatkan ratusan ribu pengemudi online roda dua dan roda empat secara masif.
Sekitar 500.000 pengemudi akan terlibat, baik melalui aksi turun langsung maupun mematikan aplikasi, dengan fokus utama di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado, dan Ambon.
Pihaknya berharap pemerintah dapat merespons kekecewaan para pengemudi online roda dua dan roda empat yang merasa kurang mendapat perhatian terhadap dugaan pelanggaran regulasi oleh sejumlah aplikator.
Regulasi dimaksud yakni Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022, terkait batasan maksimal potongan aplikasi sebesar 20 persen, namun selama ini aplikator diduga melakukan potongan aplikasi sampai 50 persen.
Rekayasa Lalu Lintas
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sedang menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait unjuk rasa para pengemudi ojol (ojek online) yang bakal digelar pada Selasa (20/5).
"Pengalihan ini sifatnya insidental. Maksudnya kita lagi analisa, sejauhmana sekiranya potensi-potensi (kepadatan), intinya kalau pengalihan (lalu lintas) itu sudah pilihan terakhir," kata Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono.
Argo menambahkan, kemungkinan tidak dilakukan pengalihan lalu lintas ataupun penutupan jalan.
"Namun, kita tetap imbau kepada masyarakat supaya menghindari area seputaran Medan Merdeka, Bundaran Patung Kuda dan seputaran kawasan DPR, karena memang jumlahnya (massa) cukup banyak," katanya.
Dia juga menjelaskan rekayasa lalu lintas tetap disiapkan tetapi bersifat situasional agar masyarakat tetap bisa melintas.
"Kita tetap akan 'standby' karena jangan sampai nanti menghambat aktivitas masyarakat, karena banyak yang datang (bekerja) dari wilayah aglomerasi," katanya.
Sekitar 500 ribu pengemudi ojek online (ojol) akan mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak pada Selasa, 20 Mei 2025, sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang diduga melanggar regulasi.
Aksi tersebut akan diikuti pengemudi ojol dan taksi online dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, hingga Palembang, Lampung dan wilayah Banten Raya.
