Kisah Pegawai Dinas Kesehatan Kota Makassar Pulang Kampung Bangun Desa Adat

Ndikosapu, sebuah desa adat di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur

Muhammad Yunus
Minggu, 04 Mei 2025 | 16:31 WIB
Kisah Pegawai Dinas Kesehatan Kota Makassar Pulang Kampung Bangun Desa Adat
Antonius Bewa, Musolaki atau ketua adat di Desa Ndikosapu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur yang berkomitmen untuk menjadikan desanya sebagai desa mandiri dan layak anak [SuaraSulsel.id/ANTARA]

Keluarga besar memintanya segera pulang. Kehadirannya sangat dinantikan, bukan hanya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang sang ayah, tapi juga untuk melanjutkan kepemimpinan adat di Ndikosapu.

Warga melintasi jalan yang tertimbun longsor di Desa Ndikosapu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur [SuaraSulsel.id/ANTARA]
Warga melintasi jalan yang tertimbun longsor di Desa Ndikosapu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur [SuaraSulsel.id/ANTARA]

“Saya pikir saya ini lahir di bulan gelap. Mau bagaimana lagi? Memang begitu aturannya. Saya anak tengah dan belum menikah saat itu, jadi saya harus terima,” kata Antonius dengan suara seraknya, saat ditemui di Balai Desa Ndikosapu belum lama ini.

Pulang ke kampung bukanlah langkah mundur. Berbekal pengalaman di dunia birokrasi dan layanan kesehatan, ia mulai menanamkan perubahan yang dimulai dari cara berpikir atau mindset masyarakat.

Ruang diskusi mulai terbuka lebar. Topiknya meluas, dari pendidikan, pengasuhan anak, hingga hak-hak sosial-ekonomi masyarakat hukum adat yang selama ini terabaikan.
Gerakan ini mendapat dukungan dari tiga pilar utama kepala desa, tokoh agama, dan Mosalaki.

Baca Juga:Rahasia Desa Wunut Klaten Berdaya dengan BRI dan Sejahterakan Warganya

Gerakan perubahan makin terarah sejak pemerintah desa bermitra dengan Yayasan Wahana Visi Indonesia (WVI). Mereka yang membersamai warga untuk membentuk Gugus Tugas Layak Anak.

Cita-cita di balik pembentukan tim ini amat besar--untuk menjadikan Ndikosapu sebagai desa pertama di Kabupaten Ende yang mandiri dan layak untuk anak.

Sedikitnya mereka harus memenuhi 16 indikator dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk mewujudkan harapan itu.

Dalam hal ini tugas mereka adalah bagaimana memerangi kebiasaan para orang tua yang cenderung menelantarkan anak ketika sedang bekerja hingga asupan gizinya tak terpenuhi dengan baik.

Lalu menghentikan kebiasaan mendidik anak dengan cara-cara yang kasar bahkan kontak fisik, dan memperjuangkan hak pendidikan bagi anak-anak.

Baca Juga:Dua Hari Satu Malam! Perjalanan Ekstrem Antar Logistik Pilkada ke Desa Terpencil di Sulsel

Mosalaki menanggapi kebutuhan ini dengan serius. Fokusnya kini adalah memastikan semua anak bersekolah, memiliki akses layanan kesehatan, dan tumbuh dengan mental kuat, yang tidak mudah tergoda oleh pergaulan bebas atau tindakan yang melanggar adat dan hukum negara.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini