Padahal esensinya apa? Foto? Kebaya? Balon-balon dan dekorasi Instagramable?
Kalau tujuannya merayakan capaian anak, bisa banyak cara lain. Tapi ketika jadi kewajiban dan syarat mengambil rapor, ini sudah masuk ranah pemaksaan.
Gubernur menegaskan wisuda formal itu untuk perguruan tinggi. Di bawahnya, kalau mau bikin acara, silakan—tapi jangan paksa.
PR dan Anak yang Lelah
Baca Juga:Gubernur Sulsel Geram: Wisuda TK-SMA Jangan Jadi Pungutan Liar! PR Juga Dihapus!
Tak hanya wisuda, Sudirman juga menyentil hal yang lebih dekat ke rumah. PR alias pekerjaan rumah.
"(Selama) saya Gubernur, tidak boleh ada PR. Yang susah itu orang tuanya," katanya.
Pernyataan ini menyentuh banyak orang tua yang setiap malam harus bertarung dengan anak yang sudah kelelahan, tugas tak kunjung habis, dan halaman LKS yang tak ramah.
Sistem full day school saja sudah menghabiskan waktu dari pagi ke sore. Bukankah anak juga butuh bermain, tertawa, dan tidur cukup?
Gubernur mengingatkan belajar sebaiknya selesai di sekolah. Di rumah, waktunya anak-anak menjadi anak-anak.
Baca Juga:Selamat Hari Pendidikan Nasional! Yuk, Rayakan Klaim Saldo Dana Kaget Hari Ini
Sistem pendidikan sering kali lupa. Kita tidak sedang mencetak robot, tapi membentuk manusia.
Manusia yang sehat mentalnya, punya rasa ingin tahu, dan tidak takut salah.
Kritik yang Bukan Basa-basi
Kritik-kritik dari Appi dan Sudirman bukan sekadar retorika seremoni tahunan. Mereka bicara tentang ketimpangan sistem yang seringkali dianggap sepele tapi menyakitkan di lapangan.
Ketika AI dan teknologi melaju pesat, kita justru masih berkutat dengan tradisi lama yang membebani. Pungutan, seremoni, dan PR tak berkesudahan.
Hari Pendidikan Nasional ini seharusnya jadi cermin. Jangan hanya berbicara soal “Indonesia Emas 2045” jika hari ini kita masih sibuk ngurus seragam acara perpisahan.
