SuaraSulsel.id - Ribuan pelajar SMP di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ternyata tidak terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ditengarai ada praktik kecurangan yang terjadi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Di SMPN 16 Makassar, misalnya. Ada 1.300 lebih siswa yang tak terakomodir di Dapodik. Masalah ini tentu akan mengancam masa depan pendidikan siswa.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menduga penyebab siswa "siluman" ini terjadi karena adanya praktik jual beli kursi saat PPDB. Ia pun meminta Dinas Pendidikan mengusut tuntas dan mencari siapa dalang di balik kasus tersebut.
"Ya ada dugaan jual beli kursi. Sedang diselidiki," ujarnya Senin, 20 Januari 2024.
Baca Juga:Akhirnya! PSM Tak Lagi Musafir, GBH Berstandar FIFA Menanti di Februari
Danny menjelaskan, siswa yang tidak terdaftar di Dapodik ada di beberapa sekolah. Selain SMPN 16 Makassar, ditemukan juga di SMPN 6 dan SMPN 3 Makassar.
Pada PPDB 2024 lalu, pemerintah kota Makassar membuka jalur solusi untuk menampung banyaknya siswa lulusan SD yang tidak bisa terakomodir di SMP negeri lewat jalur zonasi.
Tercatat ada 12.543 siswa yang mendaftar, sementara kuota tersedia hanya 9.085. Data ini menunjukkan pendaftar melebihi kuota dan ada siswa yang tidak bisa tertampung PPDB jalur zonasi.
Tapi ternyata, menurut Danny, jalur solusi ini dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan jual beli. Alhasil, siswa yang masuk "lewat jendela" tersebut tidak terdaftar di Dapodik.
"Saya minta supaya didalami, siapa itu orang. (Karena) kalau jalur solusi itu tidak begitu. Jalur solusi itu, menempatkan peserta didik di sekolah yang masih punya bangku kosong, (tapi) ini kan tidak ada bangkunya," terangnya.
Baca Juga:Stadion Sudiang Siap Dibangun 2025, Bakal Jadi Ikon Baru Sulsel
"Jadi, kalau ada yang bayar membayar saya pasti tindak. Pasti saya usut," tegas wali kota Makassar dua periode itu.
Danny mengaku sebelumnya sudah meminta Dinas Pendidikan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat demi nasib ribuan peserta didik ini. Ia menegaskan siswa tersebut harus masuk ke Dapodik agar bisa mendapatkan ijazah saat lulus.
Sementara, Plh Kepala Dinas Pendidikan Nielma Palamba mengungkap, pihaknya sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki Dapodik. Selanjutnya mereka akan mempresentasikan masalah ini ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Sampai 31 Januari 2025 batas pengurusan. Kita akan presentasikan di Kementerian," sebutnya.
Nielma menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterima, peserta didik yang tidak masuk Dapodik adalah siswa penerimaan tahun 2024 yang masuk melalui jalur solusi.
Namun, jalur ini diisi tidak sesuai kuota. Jumlahnya sekitar 1.323 peserta didik.
