"Dengan adanya pemalsuan dokumen tersebut dan pencairan kredit bank pada TKM mengakibatkan kerugian keuangan negara, karena uang ini uang negara setidaknya sebesar Rp60,6 miliar lebih," paparnya.
Saat ditanyakan apakah sudah ada ditetapkan tersangka dalam kasus ini, Kapolda mengatakan pihaknya masih sementara melakukan proses penyelidikan, termasuk telah memeriksa 10 saksi, baik dari pihak bank tiga orang, PT TS tiga orang dan PT TKM empat orang, serta saksi ahli dari pengelola keuangan negara termasuk ekspos di BPK RI.
"Ini kasusnya masih terproses. Tapi, paling tidak kerugian negara ada, kemudian perbuatan pidananya ada, saksi juga ada. Jadi, untuk masa tersangka mohon waktu, pasti ada tersangkanya. ini bisa dikenakan tindak korupsi korporasi, karena sifatnya perusahaan," katanya menegaskan.
Selain itu, untuk melacak hasil dan aliran dananya, tutur dia menambahkan, harus diterapkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Nomor 8 Tahun 2010, supaya aset negara atau uang negara yang sudah di ambil pihak PT TKM harus dikembalikan.
Baca Juga:Dugaan Korupsi Dana Hibah Masjid di Makassar, Negara Rugi Rp2 Miliar
Dalam kasus ini, polisi akan mengenakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Mengenai apakah ada keterlibatan orang dalam dari bank tersebut, kata dia, masih dilakukan pendalaman, memeriksa direksi, jajaran direktur.
Saat ini didalami lebih lanjut saksi berinisial S. Bila berkas pemeriksaan lengkap akan dilakukan penangkapan termasuk uang sudah diambil akan diekspos.
Baca Juga:Stadion Sudiang Makassar Hilang dari Daftar Proyek APBN 2025
