- Ketua DPD Golkar Sultra, La Ode Darwin, tegaskan dukungan agar Polri tetap di bawah kendali langsung Presiden.
- Darwin khawatir pengalihan struktur Polri berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan yang mengganggu birokrasi keamanan.
- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menolak keras usulan tersebut karena dinilai akan melemahkan institusi negara.
SuaraSulsel.id - Wacana pengalihan posisi Polri ke bawah kementerian menuai reaksi keras dari sejumlah daerah.
Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Darwin, secara tegas menyatakan dukungannya agar Korps Bhayangkara tetap berada langsung di bawah kendali Presiden.
Menurut Darwin, struktur yang ada saat ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menjaga marwah konstitusi dan stabilitas nasional.
Darwin menilai, posisi Polri di bawah Presiden sudah sangat ideal untuk menjaga efektivitas koordinasi keamanan.
Baca Juga:DPP Bongkar Pengurus DPD Golkar Sulsel
Ia khawatir, jika struktur ini diutak-atik, akan muncul dualisme kewenangan yang justru memperumit birokrasi keamanan.
"Ini amanat konstitusi. Posisi Polri di bawah Presiden sangat penting agar koordinasi keamanan nasional berjalan efektif tanpa ada dualisme. Kita tidak ingin ada polemik baru yang justru mengganggu stabilitas," ujar Bupati Muna Barat tersebut ke wartawan, Rabu 28 Januari 2026.
Bagi Golkar Sultra, kuncinya bukan pada pemindahan lembaga, melainkan pada penguatan kualitas.
Darwin menekankan bahwa profesionalisme Polri harus dipacu lewat peningkatan kualitas SDM, transparansi kerja, dan akuntabilitas yang nyata di mata publik.
Sejalan dengan Sikap Tegas Kapolri
Baca Juga:Cap Tangan 67.800 Tahun di Pulau Muna Jadi Seni Cadas Tertua di Bumi
Dukungan dari Sultra ini memperkuat pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat bersama Komisi III DPR RI baru-baru ini.
Secara blak-blakan, Kapolri menolak keras usulan Polri di bawah kementerian.
Kapolri menilai, menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan negara.
Bahkan, dengan nada satire, Listyo menyebut lebih memilih menjadi petani ketimbang harus menjabat sebagai "Menteri Kepolisian" jika jabatan itu dibentuk.
"Meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden," tegas Jenderal Listyo Sigit.
Komitmen Golkar Sultra
