SuaraSulsel.id - Kuasa hukum Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL), Djamaluddin Koedoeboen mengungkapkan kemungkinan kliennya yang belum bisa hadir dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya yang rencananya akan dilakukan Rabu (29/5) besok.
"Karena ada agenda sidang jam 10.00 WIB, setiap Senin dan Rabu, bahkan sampai malam jadi kayaknya untuk kehadiran beliau di Polda Metro Jaya sepertinya mungkin belum (hadir)," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa 28 Mei 2024.
Djamaludin menyampaikan pemanggilan kliennya tersebut berdasarkan usulan dari Majelis Hakim yang memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait kasus gratifikasi yang menjerat SYL.
“Jadi, kemarin waktu di persidangan itu Majelis Hakim sudah memerintahkan pihak KPK untuk berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya (terkait kasus gratifikasi). Namun, nanti dilihat waktu baiknya seperti apa,” imbuhnya.
Baca Juga:Mengaku Usulkan Nama Calon Pejabat, Anak Syahrul Yasin Limpo: Saya Tidak Berani Beri Tahu
Djamaluddin menjelaskan, selain SYL, pemanggilan dari Polda Metro Jaya juga dilayangkan kepada Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta.
"Iya semua sama tiga orangnya, Pak SYL, Pak Kasdi dan Pak Hatta. Di hari yang sama," katanya.
Sebelumnya, SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.
Pemerasan dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta, yang juga menjadi terdakwa.
Adapun keduanya merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.
Baca Juga:Cucu Syahrul Yasin Limpo Bantah Beli Produk Kecantikan Pakai Uang Kementerian Pertanian
Atas perbuatannya, SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
