SuaraSulsel.id - Jual beli tanah di pulau-pulau untuk bisnis resort sudah berulang kali terjadi di Sulawesi Selatan. Sebelum di pulau Kapoposang, Kabupaten Pangkep, kasus yang sama pernah terjadi di Kepulauan Selayar.
Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan publik Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel Slamet Riadi mengatakan penguasaan lahan di pulau oleh pengusaha sudah kerap kali terjadi.
Modusnya adalah para pengusaha membeli lahan warga, lalu dibanguni villa.
Seiring berjalannya waktu, pengusaha tersebut akan mengembangkan villa miliknya menjadi resort privat. Padahal izin pendiriannya berbeda.
Baca Juga:Ngaku Anti-Oligarki Tapi Rapat di Pulau Pribadi Surya Paloh, Kubu Anies Dicap Munafik
Menurut Slamet, modus ini bisa jadi digunakan pengusaha karena izin pembangunan resort sangat ribet dan sulit. Mereka lalu memanfaatkan warga setempat.
"Kasus ini pernah terjadi di Kepulauan Selayar dan kemungkinan modus yang sama dilakukan di Kapoposang karena izin pembangunan resort itu sulit," ujar Slamet, Kamis, 1 Juni 2023.
Slamet pun mengaku heran soal sertifikasi lahan di pulau. Sebab, dalam peraturan menteri ATR/BPN nomor 17 tahun 2016, pulau kecil dan tanah tumbuh adalah milik negara atau daerah.
Walhi mendesak Pemkab Pangkep untuk memperjelas soal status lahan di pulau tersebut.
Ia menjelaskan dalam regulasi UU RI nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, dikatakan bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
Baca Juga:Surya Paloh Punya Pulau Kaliage, Bolehkah Pulau Dimiliki Secara Pribadi?
Jika ukurannya kurang, maka tidak bisa dibuatkan hak milik apalagi jadi lahan privat.
- 1
- 2
