Yang jadi masalah adalah, landasan pacu di Bandara Sorowako terbatas. Jika ditambah 1.600 meter, maka ada obstacle atau kendala.
"Ada yang kena lapangan golf, ada yang kena tebing jadi harus dikikis. Ini yang jadi masalah karena obstacle. Lahannya terbatas di kedua ujung runway," bebernya.
Kendati demikian, kata Adji, bandara tersebut belum bisa dikelol secara penuh oleh Pemprov Sulsel. Butuh biaya yang besar.
Menurutnya, Kementerian Perhubungan harus melakukan subsidi terlebih dahulu. Makanya pengelolaannya atas kewenangan Kemenhub juga.
Baca Juga:APDB 2022 Diduga Diutak-atik, DPRD Tolak Surat Pemberitahuan Parsial Pemprov Sulsel
"Tentu harus ada subsidi sambil membenahi kawasan sesi daratnya. Contoh terminal, harus ada fasilitas lain seperti restoran, kemudian parkiran ditata. Itu bisa jadi revenue buat Pemda dan Pemprov," Kata Adji.
Sementara, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pengelolaan Bandara tersebut akan diserahkan ke Kementerian Perhubungan. Pasalnya, jika dikelola Pemprov Sulsel butuh anggaran minimal Rp25 miliar per bulan untuk biaya operasionalnya.
"Komersialisasi tentu tapi masih dalam proses. Yang jelas bandaranya sudah kita ambil dulu dan akan jadi aset negara. Nanti Kemenhub yang operasikan," ujar Sudirman.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Baca Juga:BI Sulsel Serahkan Uang Rupiah Cetakan Baru Nomor Seri Tahun Kelahiran Gubernur Andi Sudirman
