Sudah 10 Tahun Warga di Kabupaten Maros Tinggalkan Gas LPG, Beralih ke Tai Sapi

Api yang dihasilkan kompor dari energi biogas ini berwarna biru, sehingga panci-panci bebas dari kerak hitam seperti jika memasak dengan kayu bakar.

Basir pun mengakui tidak perlu mengeluarkan anggaran dapur untuk membeli gas elpiji dalam 10 tahun terakhir, setelah memanfaatkan kotoran sapinya.

Hasil dari usahanya itu tidak terlepas dari peran kedua anak lelakinya yang di sela-sela sekolahnya rela berpanas-panas mencari rumput untuk pakan ternak sapi mereka.

Kini, kedua anaknya dapat bersekolah dari hasil pertanian dan ternak yang dikelola bersama ayahnya. Putra sulung Basir saat ini duduk di bangku akhir Universitas Muslim Maros (UMMA) dan putra bungsunya di bangku akhir salah satu SMK di kabupaten itu.

Mencermati hal tersebut, Basir adalah salah satu dari sekian banyak petani sekaligus peternak yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulsel yang sudah dapat menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan.

Sementara tuntutan untuk menggunakan energi hijau yang lebih ramah lingkungan, sudah menjadi kesepakatan internasional untuk mendukung penurunan gas emisi (net zero emissions/ NZE) atau netralitas karbon.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menargetkan nol emisi karbon itu pada 2060, yang tentu saja membutuhkan dukungan pihak swasta dan masyarakat.

Ilustrasi ternak sapi yang kotorannya dimanfaatkan menjadi sumber energi biogas yang dikelola Basri Daeng Rewa warga Dusun Mattoangin, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan [SuaraSulsel.id/Antara]

Potensi biogas

Potensi energi biogas merupakan salah satu bagian dari berbagai jenis energi baru terbarukan (EBT) di Sulsel yang tergolong besar, setelah potensi sumber daya angin dan air. Potensi itu mulai dikembangkan di Sulsel pada awal 2000.

Hanya saja, perkembangannya di lapangan masih terbilang lamban, hingga akhirnya masuk bantuan dan kerja sama dari Organisasi Pembangunan Belanda (HIVOS) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bappenas dan pemerintah daerah setempat pada 2013.