SuaraSulsel.id - Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi.
Terkait perizinan operasional Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daker Makkah.
Hal ini disampaikan Menag saat meninjau langsung persiapan fasilitas KKHI dalam menyambut puncak ibadah haji 1446 H.
“Kami akan melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi, khususnya dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memohon izin operasional KKHI Daker Makkah,” ujar Menag dalam kunjungannya pada Minggu (1/6/2025).
Baca Juga:Visa Furoda Dibuka Juni 2025? Ini Pernyataan Tegas Kemenag
KKHI Belum Diizinkan Beroperasi: Regulasi Baru Jadi Penghambat
Menag menjelaskan bahwa saat ini terdapat regulasi baru dari otoritas Arab Saudi yang belum mengizinkan KKHI beroperasi.
Akibatnya, semua pasien jemaah haji asal Indonesia harus langsung dirujuk ke rumah sakit (RS) milik Pemerintah Arab Saudi.
“Padahal, keberadaan KKHI sangat penting bagi jemaah kita. Mereka akan lebih nyaman dirawat oleh tenaga medis dari Indonesia yang memahami budaya, bahasa, dan kebutuhan mereka,” tambahnya.
Tingkat Kematian Jemaah Meningkat, Menag Soroti Perlu Evaluasi Layanan Kesehatan
Baca Juga:Haji Khusus Asal Makassar Gunakan Visa Resmi, Diinapkan di Hotel Bintang 5
Dalam pertemuan sebelumnya dengan Menteri Kesehatan Arab Saudi, Menag Nasaruddin juga menyampaikan keprihatinannya terkait meningkatnya angka kematian jemaah haji Indonesia tahun ini.
Ia menilai bahwa kondisi ini harus segera dievaluasi bersama, terutama dalam aspek pelayanan kesehatan.
Banyak jemaah yang enggan dirawat di RS Arab Saudi karena perbedaan bahasa dan budaya.
Bahkan, tak sedikit dari mereka menahan rasa sakit karena takut atau tidak nyaman jika harus ke RS setempat.
“Mereka merasa seperti tidak punya siapa-siapa di sana, meskipun ada dokter Arab yang mengawal. Karena tidak bisa berkomunikasi, akhirnya memilih tidak berobat. Ini yang berbahaya,” terang Menag.
KKHI: Layanan Kesehatan Penting bagi Jemaah Komorbid